Panwaslu Bakal Pidana Akun Medsos Sebar SARA

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 108

Panwaslu Bakal Pidana Akun Medsos Sebar SARA
Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius
SANGGAU, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sanggau mengancam akan mempidana akun media sosial yang melanggar aturan. Sikap tegas itu dimaksudkan untuk mencegah potensi konflik selama Pilkada Serentak 2018.

Demikian yang ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius kepada Suara Pemred, kemarin. 

Ino, sapaan akrab Inosensius membeberkan, larangan di media sosial berdasarkan pasal 68 PKPU nomor 4 tahun 2017. Seperti tidak boleh mempersoalkan dasar negara dan UUD 1945, menghina seseorang atau pasangan calon, memfitnah, mengadu domba, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan, dan berbau SARA. 

“Untuk sanksi bagi yang melanggar diancam pidana. Jadi kita ingatkan bagi pengguna sosial untuk berhati-hati dan tidak membuat status yang melanggar aturan,” ujarnya.

Larangan dalam kampanye juga tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 dan dalam pasal 187 ayat (2) ancaman kurungan tiga bulan atau paling lama 13 bulan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta. 

“Tapi kalau pelanggaran UU ITE bisa lebih berat,” tegas Ino.

Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah, setiap pasangan calon wajib mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU dan Panwaslu.

Ino berharap, pasangan calon dan tim sukses segera melaporkan keberadaan akun resmi media sosialnya supaya bisa dimonitor. Jika tidak, akun yang tidak terdaftar dan melanggar aturan diancam dengan UU ITE dan akun resmi akan dikenakan UU Pilkada. 

Untuk mengawasi akun media sosial, Pawaslu Sanggau telah menyiapkan kelompok kerja (Pokja) kampanye berjumlah tujuh orang dibantu Bawaslu Kecamatan. Secara rutin, Pokja melakukan rapat evaluasi terkait pengawasannya dan selalu stand by 24 jam mengawasi media sosial. Bagi medsos yang melanggar aturan diancam dengan pidana.

“Untuk penanganan akun resmi ditangani Gakkumundu, sementara akun tidak resmi ditangani oleh Polres. Hingga saat ini, baru satu pasangan calon yang melaporkan akun media sosialnya ke kami,” kata Ino.

Terpisah, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sanggau, Gusti Darmudin mengatakan, setiap pasangan calon, tim kampanye dan gabungan partai politiik wajib mendaftarkan akun resmi media sosial maksimal lima jenis akun kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, paling lambat satu hari sebelum masa kampanye.

“Misalnya facebook lima, web lima, instagram lima. Dan kami terus mengimbau kepada masing-masing pasangan calon untuk segera mendaftarkan akun resminya kepada KPU dengan mengisi formulir BC4-KWK,” pungkasnya. (jul/bah)