Masuk Zona Merah, DPRD Sanggau Konsultasi ke Ombudsman

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 94

Masuk Zona Merah, DPRD Sanggau Konsultasi ke Ombudsman
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Berdasarkan hasil observasi Ombudsman Kalbar, Kabupaten Sanggau menempati zona merah dalam pelayanan publik. Nilainya hanya 26,43. Atas dasar itu, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau datang beraudiensi dengan Ombudsman Kalbar, Senin (12/3).

Ketua Komisi A DPRD Sanggau, Eko Sutrisno mengungkapkan kedatangan mereka ingin mengetahui dan memperjelas program observasi kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Kabupaten Sanggau. Untuk melakukan perbaikan, pihaknya berkomitmen mendorong dan membantu Pemkab Sanggau meningkatkan pelayanan publik termasuk melengkapi komponen standar pelayanan. 

Anggota DPRD Sanggau dari fraksi PDIP, Yeremias M menambahkan salah satu penyebab pelayanan publik Sanggau belum maksimal adalah keterbatasan kualitas maupun kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini katanya, DPRD Sanggau sedang berkoordinasi dengan  Kemenpan RB untuk dapat memberikan kuota penerimaan ASN yang memadai. 

"Walau demikian, memang bukan alasan bagi Pemkab Sanggau, untuk tidak memberikan pelayanan publik yang baik," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, mereka juga berharap Ombudsman melakukan kunjungan dan bertemu dengan masyarakat daerahnya. Alasannya agar dapat mengukur langsung tingkat kepuasan. Selain itu, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD terhadap instansi vertikal, mereka juga meminta Ombudsman lebih aktif mengawasi pelayanan publik di instansi vertikal seperti bidang pertanahan, imigrasi, BPJS dan kepolisian.

Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi mengungkapkan Sanggau memang masuk zona merah dengan nilai 26,43. Angka itu didapat dari 69 produk pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sanggau. Sementara dari 107 kabupaten yang dinilai, kabupaten Sanggau berada pada urutan ke 95.

"Kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sanggau dan DPRD Sanggau dapat bersinergi untuk meningkatkan nilai standar kepatuhan pelayanan publik dari zona merah menjadi zona hijau," ucapnya. 

Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, bukan hanya dari pimpinan, tapi seluruh ASN dan penyelenggaran pelayanan publik di Sanggau. Agus pun senang dengan peran aktif DPRD Sanggau yang berinisiatif melakukan koordinasi di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalbar. (bls/bah)