Pemkab Sanggau Mulai Susun RKPD 2019

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 186

Pemkab Sanggau Mulai Susun RKPD 2019
FORUM PERANGKAT DAERAH – Suasana kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Sanggau, Selasa (13/3). (Ist)

Perangkat Daerah Diingatkan Soal Target Capaian Kerja 


Pemkab Sanggau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kantor Bappeda setempat, Selasa (13/3). Kegiatan itu merupakan rangkaian tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

SP - Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka mengatakan,  tahun 2019 merupakan masa transisi pemerintah daerah atau peralihan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019 dan 2019 -2024. 

“Arahan pembangunan juga memedomani RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005 -2030, menjadi kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019,” jelasnya, kemarin.

Maka, kata Kukuh, salah satu tahapan yang dilakukan adalah menyusun rancangan awal RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017. Sehingga perlu dilakukan forum SKPD yaitu forum perangkat daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil forum perangkat daerah, masing-masing rancangan awal Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah segera disesuaikan dan disempurnakan. Selanjutnya diverifikasi Bappeda sebagai bahan penyelesaian rancangan RKPD untuk menjadi bahan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2019.

Kukuh mengingatkan perangkat daerah dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja agar dipertegas kembali terhadap target capaian kinerjanya, melalui penjabaran program kegiatan yang terukur terhadap volume dan satuannya. 

Hal itu itu penting untuk mendukung capaian terhadap indikator capaian pembangunan sesuai program prioritas daerah tahun 2019.

“Rancangan RKPD tahun 2019 dibahas dalam Musrenbang kabupaten sebagai upaya melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik dan untuk memperoleh saran dan masukan yang berarti,” ujarnya.

Kukuh menambahkan, rencana pembangunan tahunan di daerah menurut Undang Undang 25 Tahun 2004, diwujudkan melalui RKPD dan disusun berdasarkan RPJMD dan memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, sambung dia, RKPD disusun dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal itu sebagai wujud proses perencanaan partisipatif untuk menjaring masukan, aspirasi dalam merumuskan perencanaan prioritas pembangunan daerah yang melibatkan stakeholder pelaku pembangunan dan Musrenbang pada rancangan RKPD.

Di samping itu, kata Kukuh, dalam penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri memiliki tahapan pokok yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang dan perumusan rancangan akhir.

Kemudian, proses perencanaan pembangunan tahunan daerah harus memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran daerah, yang mana penyusunan RKPD harus sejalan dengan kebijakan umum APBD. 

“Berdasarkan hal itu dapat dihasilkan prioritas dan plafon anggaran sementara, sebagai bentuk keterkaitan proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah,” pungkas Kukuh. (julianus ratno/bah)