Dodi Serukan Sukseskan Pilkada, Pj Gubernur Sampaikan Tiga Misi Penting

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 123

Dodi Serukan Sukseskan Pilkada, Pj Gubernur Sampaikan Tiga Misi Penting
SERAHKAN CENDERAMATA - Pjs Bupati Sanggau, Moses Tabah menyerahkan cenderamata kepada Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, Kamis (22/3). Dodi menyampaikan tiga misi kepada pemerintah daerah setempat. (SP/Ratno)
Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji 
"Saya perlu juga sampaikan bahwa Kalbar menduduki posisi tiga rawan konflik Pilkada. Saya berharap Kalbar menjadi daerah yang adem. "

SANGGAU, SP - Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sanggau, Kamis (22/3). Kedatangan Dodi beserta istri dan jajarannya disambut langsung Pjs Bupati Sanggau, Moses Tabah. 

Hadir Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi, Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pembangunan, Ignatius Irianto, Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda Sanggau, Willybrordus Welly, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sanggau, H.Roni Fauzan, Asisten Administrasi Umum Setda Sanggau, Joni Irwanto, Forkompimda, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Sanggau serta lurah se-Kecamatan Kapuas.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kalbar itu menyampaikan tiga misi penting sebagai penjabat Gubernur Kalbar. 

“Saya dipercayakan Presiden untuk menjadi penjabat Gubernur Kalbar dan dilantik Mendagri. Dan saya datang di Kalbar ini dibebani tiga misi,” kata Dodi. 

Tiga misi itu yakni menyukseskan Pilkada 2018, menjadikan pemerintahan lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Saya perlu juga sampaikan bahwa Kalbar menduduki posisi tiga rawan konflik Pilkada. Saya berharap Kalbar menjadi daerah yang adem,” ucap Dodi.

Bicara pertumbuhan ekonomi, Indonesia belum sekencang seperti negara-negara lain dan Presiden Jokowi ingin Indonesia menduduki rangking 40. Tetapi masih banyak daerah tertinggal di Indonesia.

Karena itu, kata Dodi, pemerintah hadir membangun hingga pinggiran, termasuk perbatasan sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Presiden berusaha memfasilitasi kebutuhan daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia, agar mampu mengikuti daerah-daerah yang sudah maju dan membuat inovasi-inovasi dalam memperbaiki layanan publik. 

“Saya ingin memperbaiki yang belum diperbaiki, supaya Kalbar bisa lebih baik,” ujar Dodi.

Dodi juga menyebut perubahan Kabupaten Sanggau luar biasa. 

“Sebelumnya saya pernah berkunjung ke Sanggau pada tahun 1989. Sekarang saya datang kembali ke sini dan saya melihat perubahan Sanggau sungguh sangat luar biasa,” puji Dodi.

Situasi Sanggau Terkendali


Pjs Bupati Sanggau, Moses Tabah menyampaikan beberapa hal terkait kondisi Sanggau mulai dinamika sosial politik dan sosial budaya kemasyarakatan. 

“Secara geografis, jarang ditemukan ancaman terjadinya bencana alam. Namun antisipasi terhadap perubahan iklim atau dikenal dengan anomali iklim terus dilakukan, terutama potensi banjir dan longsor di beberapa desa, tetapi secara umum tidak mengkhawatirkan,” kata Moses.

Pemkab Sanggau juga menyiagakan komando satuan tugas penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Satuan tugas ini melibatkan seluruh komponen pemerintahan hingga tingkat desa, TNI dan Polri serta satuan pengendali kebakaran hutan.

Sanggau, lanjut Moses, juga merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Langkah-langkah dan tahapan-tahapan terus berjalan, dan yang paling intensif adalah sosialisasi tentang-tahapan Pilkada, pendataan jumlah pemilih sementara yang akan menjadi daftar pemilih tetap.

Kemudian, sambung Moses, cipta kondisi, baik secara fungsional yang dilakukan KPU, perangkat daerah terkait dan Panwaslu Sanggau maupun dilakukan secara koordinatif dengan anggota Forkompimda Kabupaten Sanggau.

Pada Pilkada 2018, sambung Moses, terdapat 1.197 TPS dengan 169 PPS dan perlu perhatian serius dari semua pihak. Namun secara umum, kondisi kamtibmas menjelang Pilkada relatif kondusif dan terkendali. 

“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus yang signifikan yang dapat menghambat jalannya proses Pilkada. Birokrasi pemerintah daerah juga selalu tanamkan kesadaran untuk terus menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan,” pungkas Moses. (jul/bah)