Sengkarut Pembebasan Lahan Proyek Jalan Nasional, DPRD Sanggau Minta Satker Transparan

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 49

Sengkarut Pembebasan Lahan Proyek Jalan Nasional, DPRD Sanggau Minta Satker Transparan
PELABARAN JALAN - Jalan di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau yang sudah dilebarkan. Proses pembebasan lahan terdampak proyek pelabaran jalan akses batas Sarawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kabupaten Sanggau, Kalbar, tak berjalan mulus. (SP/Ju
SANGGAU, SP - Proses pembebasan lahan terdampak proyek pelabaran jalan akses batas Sarawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kabupaten Sanggau, Kalbar, tak berjalan mulus. Khususnya untuk 623 objek terdampak di wilayah Entikong, karena hingga saat ini belum ada kejelasan kapan lahan itu akan dilakukan proses ganti rugi.

Anggota DPRD Sanggau, Eko Agus Permadi menilai, satuan kerja (Satker) tidak profesional bekerja dalam proses pembebasan lahan proyek jalan nasional tersebut. Masih ada 623 objek terdampak di wilayah Entikong belum tuntas dibebaskan lahannya.

“Saya sampai telepon Satker-nya, Satkernya nyuruh saya buka Undang-undang Nomor 72 Tahun 2017. Itukan persoalan teknis, setelah itu telepon dimatikan semua, tidak bisa dihubungi lagi,” kata Didi, sapaan akrabnya, Minggu (8/4).

Ia mengaku sempat kebingungan karena tidak mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap pembebasan lahan di Entikong. 

“Saya minta Satker bekerja transparan, profesional, penuh tanggung jawab. Saya minta cepat diselesaikan (pembebasan lahan), jangan membuat masyarakat resah, bingung dalam ketidakpastian. Kasihan masyarakat di sana terkatung-katung nasibnya,” tegas dia.

Menurut Didi, masyarakat sama sekali tidak pernah menghambat proses pembangunan dan penggantian objek terdampak sudah sesuai kesepakatan bersama dari rapat sebelumnya. 

“Inikan sudah sesuai hasil rapat, anggarannya pun sudah ada. Tahap pertama kalau tidak salah saya, Rp152 miliar,” bebernya.

Untuk itu, agar persoalan tersebut segera selesai, Satker diminta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), profesional dan transparan. 

“Urusan bangunan PU yang mengerjakannya, lahan sudah ada BPN, untuk menaksir harga sudah ada tim penilai, untuk lahan pertanian sudah ada tim dari dinas terkait yang juga ada di dalam tim. Jadi kalau Satker ini bekerja sesuai Tupoksi masing-masing saya yakin tidak ada kejadian seperti ini,” katanya.

Sejumlah warga Entikong yang terdampak pelebaran jalan nasional mempertanyakan pembayaran lanjutan atas 623 objek terdampak. Warga mengaku, baru separuh objek terdampak yang dibayar. 

“Yang sudah dibayar sekitar 200 dari 623 objek, itu pun belum semua,” kata Ketua Front Pembela Perbatasan, Raden Nurdin.

Belum jelasnya proses pembayaran lanjutan, diakui mantan Kepala Desa Entikong itu membuat masyarakat bertanya-tanya, bahkan tidak sedikit yang kecewa. 

“Mewakili masyarakat terdampak, baik yang sudah dibayar, baru separuh dibayar dan belum dibayar, kami mempertanyakan kembali kepada panitia pengadaan lahan kapan ada tindaklanjut pembayaran objek terdampak,” kata Nurdin. 

Ia mengatakan, dari informasi yang diperoleh warga, pengerjaan pembangunan jalan di wilayah Entikong dijadwalkan selesai pada November 2018. Sementara pembayaran lahan milik masyarakat belum selesai.

Jika BPN Sanggau tidak sanggup menjadi panitia pelaksana pengadaan lahan, bisa melimpahkan ke Kanwil BPN Kalbar. 

“Dan saya berharap Kanwil BPN Kalbar harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah pengadaan lahan ini agar tidak tertunda-tunda,” harapnya.

BPN Sanggau ‘Tutup Pintu’

Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Sanggau, Suryansyah mengaku sudah beberapa kali mendatangi langsung pihak BPN Sanggau, namun berkali-kali juga dibuat kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang penting. 

Untuk itu, Suryansah meminta pihak BPN segera memberikan laporan tertulis kepada Penjabat Sementara Bupati Sanggau. “Saya minta kepala BPN yang baru untuk memberikan laporan tertulis ke Pjs Bupati. Harapan saya semoga mereka secepatnya melapor ke Bupati,” tegasnya. 

Sementara itu, dihubungi via seluler, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Pelebaran Jalan Akses Batas Sarawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hadiyono mengaku tidak mengetahui tindak lanjut pembebasan lahan yang dipertanyakan warga Entikong itu. 

Ia berkilah, kewenangan untuk menjawab pertanyaan warga terdampak berada di BPN Sanggau. “Panitianya itu BPN, coba nanti langsung konfirmasi ke panitia pelaksananya yaitu BPN Sanggau,” pungkasnya. (jul/ang)