Kecamatan Entikong Berupaya Cegah Penyelundupan, Tidak Saling Menyalahkan

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 93

Kecamatan Entikong Berupaya Cegah Penyelundupan, Tidak Saling Menyalahkan
RAPAT KOORDINASI - Suasana rapat koordinasi pengamanan perlintasan di perbatasan yang digelar di ruang rapat Kantor Camat Entikong, Jalan Lintas Malindo, Selasa (5/6). (SP/Ratno)
Camat Entikong, Suparman
"Rakor keamanan dan bahaya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan ini dihadiri 22 instansi yang ada di wilayah Entikong."

SANGGAU, SP - Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Entikong menggelar rapat koordinasi (rakor) pengamanan perlintasan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Melalui rakor itu diharapkan terjalin sinergitas yang komprehensif dalam mengamankan perbatasan di wilayah Kabupaten Sanggau.

“Rakor keamanan dan bahaya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan ini dihadiri 22 instansi yang ada di wilayah Entikong,” kata Camat Entikong, Suparman di ruang rapat Kantor Camat Entikong, Jalan Lintas Malindo, Selasa (5/6).

Hadir Sekcam Entikong, Kosmas Yul, Wakapolsek Entikong, Iptu Eeng Suwenda, Kepala Bidang Administrator, Viktorius Dunand, Danyon Pamtas 511/DY, Letkol Inf Jady, Danramil Entikong, Mayor M.A Setiawan, Kepala Karantina Perikanan Entikong, MW Giri Pratikno, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Entikong, Afwan Annas, Kasi P2 Bea Cukai Entikong, Riswandono, perwakilan P2TKI Entikong, Karantina Pertanian, Imigrasi Entikong, BIN serta BAIS.

Camat berharap, isu-isu di perbatasan yang menjadi perhatian bersama harus disikapi secara bersama-sama pula. 

“Sejak 2016 - 2017 apa yang menjadi tantangan sudah berkurang. Kita harus saling menghargai, tidak saling menyalahkan,” ujar Suparman.

Ia mencontohkan masalah mobil (penerapan STNK-LBN) Malaysia yang mana ada nomer polisinya, pembuatan paspor dan perpanjangan paspor. Kemudian masalah keamanan di PLBN Terpadu Entikong, dimana money changer sering kali mengejar-ngejar pengunjung yang datang. 

“Nah, bagaimana kita menyikapi masalah itu. Begitu juga terkait saudara-saudara kita menjadi pengaleng (buruh pikul) di PLBN Terpadu Entikong. Masalah daging babi yang masuk ke Indonesia,” kata Suparman.

Sementara itu, BAIS Entikong, Mayor Panji menyebut, selama 3 bulan melaksanakan pengamatan di wilayah perbatasan Entikong ada ancaman besar, yakni masuknya barang-barang haram melalui jalur tikus serta masih ada kelemahan-kelemahan petugas di PLBN Entikong. 

“Untuk buruh pikul, saran saya kita tidak mengurangi rejeki mereka, tapi kita harus arahkan. Mungkin bisa kita tekankan kepada koordinator pengaleng itu, harapan kita memberikan solusi tetapi tetap prosedural,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danyon Pamtas 511/DY, Letkol Inf Jady mengatakan, setiap instansi sudah punya aturan masing-masing dalam mengamankan wilayah perbatasan. “Aturan sudah ada di masing-masing, tinggal kita saling koordinasi. Kita cari celah dan mencari solusinya, tidak saling menyalahkan,” katanya.

Terkait barang yang boleh dan tidak boleh melalui PLBN Entikong, Kasi P2 Bea Cukai Entikong, Riswandono berjanji akan segera mensosialisasikannya. “Kalau miras berlaku internasional, untuk pelintas batas hanya dibolehkan 1 liter. Mengenai daging babi, adanya rekomendasi dari desa,” jelasnya.

Kemudian, perwakilan Karantina Pertanian, Kharuddin mengingatkan agar mengikuti peraturan KILB. “Apa yg menjadi kebijakan atau peraturan di PLBN Entikong mari kita laksanakan sesuai dengan SOP,” pungkasnya.

Narkoba Sering  Masuk Lewat Jalur Resmi

Wakapolsek Entikong, Iptu Eeng Suwenda mengatakan, pihaknya juga mendapat informasi barang-barang haram atau narkoba ada yang melewati jalur tikus atau jalan setapak, namun ada juga yang melewati jalur resmi atau PLBN.

Terkait kebijakan STNK dan TNKB Lintas Batas Negara (LBN) yang mulai diterapkan sejak 1 April 2018, dibeberkan Wakapolsek sudah menyumbang ratusan juta ke kas negara. 

“Kendaraan yang masuk ke Indonesia antara bulan April dan Mei sebanyak 663 kendaraan dengan jumlah uang yang diterima ke kas Negara sebesar Rp264,600,000,” kata Wakapolsek.

Ia menjelaskan, dasar pemberlakuan STNK dan TNKB LBN adalah PP Nomor 60 tahun 2016. Untuk biaya STNK/TNKB LBN masing-masing Rp200,000. “Untuk STNK LBN Rp200.000 dan TNKB LBN Rp200.000. Masa berlaku STNK dan TNKB LBN adalah satu bulan dan dapat diperpanjang,” kata Eeng.

Ia menambahkan, dalam rakor itu ada beberapa catatan. Pertama akan mengarahkan pengaleng ke dalam untuk melakukan X-ray. Kemudian petugas securty PLBN Terpadu Entikong akan diadakan penambahan anggota serta masalah keamanan di PLBN kita akan melibatkan TNI dan Polri. (jul/jek)