Panwaslu Larang Kampanye di Masa Tenang, Yang Melanggar Bisa Dipidana

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 341

Panwaslu Larang Kampanye di Masa Tenang, Yang Melanggar Bisa Dipidana
Ilustrasi. (Net)
Ketua Panwaslu Sanggau, Inosensius
"Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ancaman pidana itu tertuang dalam pasal 187B UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, tidak hanya yang memberi, yang menerima juga bisa dipidana."

SANGGAU, SP – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sanggau mengimbau Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, tim pasangan calon maupun masyarakat,tidak melakukan aktivitas terkait kampanye Pilbup Sanggau 2018 di masa tenang. Apabila aturan itu dilanggar, maka bisa dipidana.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius mengatakan, masa kampanye akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018. Setelah tanggal 23 Juni hingga pencoblosan yakni tanggal 26 Juni 2018 merupakan masa tenang, dan dimasa itulah masing-masing Paslon dilarang untuk kampanye.

“Kepada paslon kami minta tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, tidak melakukan politik uang dan ikut menciptakan situasi aman dan damai,” katanya, Selasa (19/6).

Dalam pasal 187 ayat (1), dijelaskan Ino, sapaan akrab Inosensius, setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU dipidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan. 

Kemudian, lanjut dia, dalam pasal 187 ayat (2) disebutkan setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f dipidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan.

“Dalam ayat 3 pasal tersebut juga disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan,” jelas Ino.

Terkait larangan politik uang, Ino, sapaan akrab Inosensius mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan imbauan. Ia menyebut, dalam pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ancaman pidana itu tertuang dalam pasal 187B UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, tidak hanya yang memberi, yang menerima juga bisa dipidana,” terang Ino. (jul/jek)

Bukan Ajang Kompetisi 

Kapolres Sanggau, AKBP Rachmat Kurniawan mengatakan, Pilkada adalah sebuah ajang kontestasi dalam sistem demokrasi bukan sebuah ajang kompetisi.

“Jika kontestasi artinya ada pemilih ada yang dipilih dan ada juga yang tidak dipilih, kontestan yang dipilih artinya sebagai kontestan yang terpilih, kontestan yang tidak dipilih artinya kontestan yang tidak terpilih,” katanya.

Berbeda dengan kompetisi, menurut Kapolres, jika kompetisi bersifat pertandingan. Ada dua atau lebih pihak yang bertanding, sifat pertandingan mencari juara, artinya dalam setiap kompetisi akan menghasilkan juara, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. 

“Jadi Pemilu adalah ajang demokrasi di Indonesia untuk memilih kontestan (paslon). Artinya, Pemilu bukanlah ajang kompetisi antarpaslon, disinilah kita berpijak, dalam kontestasi tidak ada yang menang dan kalah, yang ada adalah terpilih dan tidak terpilih,” ujar Rachmat.

Untuk itu, Kapolres berharap istilah menang kalah dalam pemilu disingkirkan jauh-jauh. Ia meminta untuk menggunakan istilah terpilih dan tidak terpilih, sehingga diharapkan yang terpilih dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun, memajukan serta memakmurkan masyarakatnya. Sedangkan yang tidak terpilih dapat segera legowo dengan berpartisipasi dan berkontribusi mendukung yang terpilih.

“Saya mendorong kepada semua pihak, dalam Pilgub Kalbar dan Pilbup Sanggau kita gelorakan slogan siap terpilih dan siap mendukung yang terpilih. Dengan slogan tersebut diharapkan tidak ada yang merasa menang dan kalah, sehingga rekonsiliasi semua pihak pada pasca Pilkada dapat berjalan sesingkat-singkatnya,” harap Kapolres.

Sehingga Rachmat menyebut, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kalbar dan khususnya Kabupaten Sanggau dapat dijaga bersama. Dengan demikian, siapapun yang terpilih dapat segera melaksanakan program-program pembangunan.

“Dan yang tidak atau belum terpilih, dapat mendukung dengan menyarankan program-program yang dicanangkan pada masa kampanye, yang kesemuanya itu tetap berada pada satu kaidah atau tujuan, yakni membangun bangsa menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera,” pungkasnya. (jul/jek)