Hasil Pleno Hilang dari Kotak Suara, Yansen-Ason Akan Tempuh Jalur Hukum

Sanggau

Editor Indra W Dibaca : 351

Hasil Pleno Hilang dari Kotak Suara, Yansen-Ason Akan Tempuh Jalur Hukum
Abang Adi Subrata saat menggelar jumpa pers. (SP/Jul)
SANGGAU, SP - Juru Bicara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendy-Fransiskus Ason, Abang Adi Subrata mendesak pihak-pihak yang terkait dengan hilangnya berita acara hasil pleno penghitungan suara atau formulir model DA1-KWK untuk PPK Tayan Hulu diperiksa. 

Adi sapaan akrabnya menegaskan, mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja. 

"Mereka harus bertanggungjawab. Saya minta pihak-pihak yang terkait hilangnya berita acara hasil pleno penghitungan suara di tingkat PPK Tayan Hulu diperiksa," ujarnya saat menggelar jumpa pers, Minggu (8/7).

Sebelumnya, peserta rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara Pilbup Sanggau 2018 yang digelar KPU Sanggau, Jumat (27/7) dibuat heboh. Pasalnya, berkas hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Tayan Hulu tak ada dalam kotak suara alias raib.

Adi menilai, hilangnya berita acara hasil pleno tersebut menyebabkan timbul rasa kecurigaan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan menimbulkan kegaduhan.

"Akibat persoalan ini, kami jadinya menduga-duga barang itu bisa saja digunakan untuk kepentingan politik memenangkan pasangan tertentu. Kok bisa barang yang katanya diawasi begitu ketat ternyata masih juga hilang, kerja aparat terkait yang mengawasi itu apa, mereka kan sudah dibiayai negara," kesalnya.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengamanan surat suara Pilkada tersebut, Adi menyebut adalah PPK, Panwascam, polisi dan TNI. 

"Mereka ini harus bertanggungjawab. Karena mereka yang diberikan amanah untuk menjaga dokumen negara itu, bahkan diberikan anggaran juga oleh Negara untuk mengamankannya," katanya.

Selain itu, Adi menegaskan, KPU Sanggau juga harus bertanggungjawab karena berita acara hasil pleno penghitungan suara dari PPK dibawa ke Sanggau dan disimpan di gudang KPU Sanggau.

Disinggung langkah yang akan diambil pihaknya terkait pleno yang terus dilanjutkan meski yang dibacakan hasil copy-an? Adi menegaskan, akan menempuh jalur hukum.

Ia juga menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Panwaslu Sanggau yang dianggapnya tidak netral.

Selain soal hilangnya formulir DA1-KWK, keberatan lain yang disampaikan Adi adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. 

"Seharusnya soalnya pemilih ganda itu, sesuai dengan surat KPU harus dicoret. Itu harus dibagi kesemua saksi di 1.202 TPS. Sampai sekarang kita juga tidak menerima pencoretan pemilih ganda itu," katanya.

Selain itu, Adi menambahkan, soal blanko C1 pleno yang tidak sesuai dengan PKPU. Menurutnya, dalam blanko C1 pleno itu tidak terdapat kolom surat sah dan tidak sah. 

"Kita sudah minta KPU untuk membuat berita acara kejadian khusus, sudah kita terima, dan ini tak perlu kita lanjutkan lagi. Dan Tuntutan kami terakhir adalah kami minta Pilkada ulang, pungkasnya. (jul)