Bacaleg Terganjal Syarat Kesehatan Jiwa

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 252

Bacaleg Terganjal Syarat Kesehatan Jiwa
PERIKSA - Bacaleg mendatangi rumah sakit jiwa di Pontianakuntuk memeriksakan pisikologi dan kejiawaan sebagai syarat pemenuhan daftar parpol. (Dok SP)
Ketua KPU Kalbar, Ramdan
"Jadi Bacaleg boleh saja melakukan tes pemeriksaan kesehatan di luar rumah sakit yang ditunjuk.”

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin
"Sementara tahapan pendaftaran calon yang mepet  dan parpol harus segera menyelesaikan proses ini, maka kita berharap bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon legislatif bisa dilakukan di Melawi."

SANGGAU, SP – Syarat Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) jadi sandungan para bakal calon legislatif (Bacaleg) peserta Pileg 2019. Pasalnya, hanya dua rumah sakit yang dijadikan rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak dan Rumah Sakit Jiwa Singkawang. Meski ada perubahan aturan, tetap saja ribuan Balaceg se Kalbar sulit mengejar tenggat 17 Juli mendatang.

Bacaleg asal Kabupaten Sanggau dari Partai Golkar, Konggo Tjintalong Tjondro mengaku sangat kelelahan dalam mengurus SKKJ tersebut. Dari kabupaten dia bergerak ke rumah sakit yang jadi rujukan. Rugi waktu dan tenaga sudah pasti dirasakan.

“Lelah itu pasti, karena hanya bisa mendapat SKKJ itu di Pontianak dan Singkawang,” katanya, Rabu (11/7).

Konggo merasa kesulitan ini harus menjadi catatan KPU ke depan, agar bisa berkoordinasi menyiapkan pemeriksaan kejiwaan di setiap kabupaten dan kota. Tidak hanya waktu dan tenaga, tidak sedikit biaya dia keluarkan untuk kembali bertarung di Pileg 2019.

“Untuk mempermudah para Bacaleg dan masyarakat yang membutuhkan, sebaiknya ada inisiatif dari seluruh pihak agar bisa mempermudah masyarakat Sanggau khususnya yang memerlukan,” tambah Bacaleg dari Partai Gerindra, Robby Sugianto.

Tidak hanya Bacaleg asal Kabupaten Sanggau, dua orang anggota DPRD Kayong Utara yang juga yang akan kembali ikut gelanggang sampai datang ke Kantor KPU Kalbar, untuk mengeluhkah kondisi pelayanan di RSJ Sungai Bangkong Pontianak. Keduanya adalah Al Husaini dari Partai Nasdem dan Tajudin dari Partai PDIP. Al Husaini mendatangi KPU di hari keempat dia berada di Pontianak. 

"Saya sudah empat hari berada di Kota Pontianak, dan sampai saat ini belum tahu hasil kita, apakah dinyatakan valid atau tidak. Sehingga hal itulah yang mengkhawatirkan kita sebagai bakal caleg tidak bisa mendaftar," kata Al Husaini. 

Para pemohon keterangan waras rohani dan jasmani yang membeludak di RSJ Sungai Bangkong membuat pelayanan lambat. Antrean panjang sementara hanya ada satu loket buka. Batas tenggat pendaftaran ke KPU sendiri hanya sampai 17 Juli 2018. Dua anggota dewan itu optimis semua berjalan sesuai jadwal.

"Kami mempertanyakan kenapa hanya bisa mendapatkan syarat di RSJ Sungai Bangkong dan Singkawang saja. Hanya saja setelah mendapatkan penjelasan dari KPU, kami baru mengetahui. Ternyata tidak hanya di Sungai Bangkong dan Singkawang," tutur Al Husaini.

Dari keterangan KPU, semua rumah sakit pemerintah daerah yang terakreditasi dan dokternya bisa memberikan surat keterangan sehat rohani dan jasmani bisa jadi sasaran. Artinya tidak hanya RSJ yang bisa mengeluarkan surat tersebut.

"Apabila rumah sakit daerah bisa mengeluarkan surat keterangan sehat rohani dan jasmani, maka itu sudah dinyatakan sah oleh KPU," katanya.

Dia menyesalkan informasi yang tidak sampai ke stakeholder terkait. Akibatnya antrean panjang terjadi di dua rumah sakit yang jadi rujukan. 

Bacaleg Sekadau dari PKS, Rusdi Bidara memandang syarat keterangan kesehatan jiwa penting, namun semestinya ada kejelasan. Dia sendiri masih kebingungan untuk mengurus. Kondisinya di wilayah timur Kalbar pasti perlu banyak modal.

"Pasti sangat tinggi kos biayanya, saya saat ini belum nengurus surat itu, tapi dalam minggu ini saya urus," ungkapnya. 

Seperti Rusdi, Bacaleg Partai Golkar Sekadau, Jodi sempat mengeluhkan dengan persyaratan surat kejiwaan, karena akses pengurusan sangat jauh. Dia menyarahkan surat bisa didapat di rumah sakit daerah masing-masing.  

"Pengurusan sampai ke Pontianak dan Singkawang, dari sisi jangkauan dan biaya sangat mahal, karena tunggu antreannya sampai ratusan orang bahkan sampai ribuan orang," pungkasnya. 

Minta Perpanjang

Bacaleg Partai Perindo, daerah pemilihan (dapil) Kubu, Batu Ampar, Terentang (Kubater), Kubu Raya, Abdullah Muhammad berharap KPU memperpanjang waktu pendaftaran Bacaleg. Pasalnya, persyaratan administrasi cukup rumit. Terutama untuk persyaratan tes rohani yang harus dipenuhi.

"Waktu pendaftaran sangat pendek. Saya khawatir, persyaratan tersebut menjadi penghambat proses. Oleh karena itu saya berharap dari KPU ada kebijakan untuk memperpanjang waktu masa pendaftaran Bacaleg ini," harapnya. 

Menurutnya, persyaratan administrasi yang telah ditetapkan tidak bisa dihindari. Sebab persyaratan tersebut memang mempunyai relevansi yang urgen terkait dengan proses pencalonan. Namun antrean panjang buat Bacaleg kesulitan.

"Saya kira solusinya, memang waktu pendaftaran Bacaleg harus disesuaikan," pungkasnya.

Kerja Sama RS

Di Melawi, SKKJ sempat menjadi polemik karena RSUD Melawi tak memiliki dokter spesialis kejiwaan. DPRD Melawi pun menindaklanjuti dengan menggelar pertemuan yang dihadiri KPU Melawi, RSUD Melawi serta Dinas Kesehatan. Hasilnya disepakati bahwa RSUD Melawi akan membantu memfasilitasi pemeriksaan kesehatan kejiwaan dengan mendatangkan dokter spesialis dari luar.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menegaskan kesepakatan dilakukan agar pelayanan rumah sakit untuk memberikan surat keterangan sehat rohani bisa dilakukan oleh RSUD Melawi. Selain mempermudah pelayanan, waktu dan jarak tempuh juga lebih hemat.

“Namun, tetap tidak mengurangi esensi pemeriksaan kejiwaan,” jelasnya.

Tajudin memaparkan Bacaleg di Melawi bisa mencapai 400 orang dari 16 parpol. Sementara informasi yang didapat, RSJ Sungai Bangkong Pontianak hanya mampu melayani 120 orang per hari. Apalagi hasil tes di rumah sakit jiwa tersebut tak bisa selesai dalam sehari.

“Asumsi saja kalau Bacaleg se Kalbar itu bisa 7 ribuan lebih dan semua harus dilakukan di sana. Sementara tahapan pendaftaran calon yang mepet  dan parpol harus segera menyelesaikan proses ini, maka kita berharap bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon legislatif bisa dilakukan di Melawi,” katanya.

Tindaklanjut dari kesepakatan ini, telah dilakukan proses pemeriksaan kejiwaan di RSUD Melawi selama dua hari yakni pada Sabtu (7/7) dan Minggu (8/7) pekan lalu. Anggota DPRD Melawi asal PKB, Heri Iskandar menjadi koordinator lintas partai untuk menjembatani proses pemeriksaan tersebut.

“Kita mendatangkan dokter spesialis dari RSJ Singkawang. Ini memang kebijakan untuk membantu dan mempermudah Bacaleg Melawi mendapatkan surat keterangan sehat rohani,” jelasnya.

Heri menerangkan dalam proses pemeriksaan kesehatan rohani pekan lalu, ada 282 Bacaleg asal Melawi yang mengikuti tes kejiwaan. Proses pemeriksaan dilakukan langsung dokter dari RSJ Singkawang dibantu sejumlah dokter dari RSUD Melawi.

“Jadi RSUD Melawi hanya membantu menyiapkan tempat dan dokter saja. Awalnya memang mau datangkan dokter dari Surabaya, tapi kita takut bermasalah sehingga didatangkan dari Singkawang.  Seluruh pelaksanaan pemeriksaan hingga hasil nantinya dikeluarkan RSJ Singkawang,” katanya.

Heri mengungkapkan rencananya ada tes susulan untuk sejumlah Bacaleg yang belum sempat mengikuti pemeriksaan kejiwaan.

“Hanya ada juga beberapa caleg yang informasinya ikut tes kesehatan rohani di Sintang,” katanya.

Terkait biaya yang dikeluarkan, Heri tidak mengungkap secara jelas. Namun, menurutnya biaya dibayarkan langsung pada pihak RSJ Singkawang, sesuai dengan besaran biaya yang diatur dalam Perda di sana.

“Biaya tes ini sesuai dengan Perda di sana. Hanya kesepakatan kita membantu untuk transportasi dan akomodasi selama di sini,” katanya.

Heri yang juga mengikuti pemeriksaan kejiwaan ini menilai, pelaksaaan tes di Melawi tentunya lebih meringankan para caleg, ketimbang harus datang langsung ke Pontianak atau Singkawang.

“Namun, prosedur pemeriksaannya tetap saja standar seperti bila dilakukan langsung di Singkawang,” katanya.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengatakan KPU tak berwenang mengatur ke mana Bacaleg melakukan pemeriksaan kesehatan rohani. Dalam rapat bersama DPRD beberapa waktu lalu, dia menegaskan surat keterangan yang menjadi syarat bisa didapat dari rumah sakit pemerintah atau dua rumah sakit jiwa yang menjadi rujukan di Kalbar.

“KPU hanya meneliti hasil pemeriksaan kesehatan rohani. Kalau masalah teknis pemeriksaan itu merupakan kewenangan pihak rumah sakit,” katanya.

Menurut Dedi, bila dari rumah sakit rujukan, Bacaleg cukup menyerahkan surat keterangan sehat rohani yang didapat dari rumah sakit. Namun, bila pemeriksaan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, maka hasil pemeriksaan ikut dilampirkan dalam surat sehat rohani tersebut.

“Nanti surat sehat rohani ikut diunggah dalam Silon. Dan menjadi syarat yang dilampirkan saat penyerahan pendaftaran Bacaleg oleh partai ke KPU,” katanya.

Masalah biaya yang dikeluarkan Bacaleg, Dedi juga tidak ikut campur karena hal tersebut di luar kewenangan KPU. Soal inisiatif parpol kerja sama dengan RSUD Melawi dengan RSJ Singkawang dalam proses pemeriksaan juga tidak menjadi sebuah masalah.

“Yang penting adalah surat keterangan sehat rohani nanti berarti dikeluarkan rumah sakit Singkawang. Soal biaya itu di luar wewenang KPU,” pungkasnya.

Tetap RS Rujukan 

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan Bacaleg di Ketapang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan rohani ke Pontianak. Menurutnya di Ketapang tidak ada kesepakatan antara pihak terkait seperti yang dilakukan di Kabupaten Melawi.

"Di Ketapang tidak ada kesepakatan seperti di sana, yang jelas kalau pihak terkait melakukan kerja sama seperti itu, kita KPU tidak bisa mengintervensi sepanjang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tidak masalah," akunya.

Hingga kini diakuinya belum ada Bacaleg yang mendaftar, namun sudah banyak yang berkonsultasi. KPU telah mengundang partai guna memastikan mereka siap terhadap syarat pencalonan. Mengingat waktu pendaftaran kian mepet.

Banyak Keluhan

Ketua KPU Kabupaten Landak, Herkulanus Yakobus mengakui adanya keluhan para Bacaleg untuk mendapatkan surat keterangan rohani atau SKKJ. Keluhan mereka berkaitan dengan lokasi pengurusan yang jauh, di Pontianak atau Singkawang.

“Kita juga maklum di Landak ini memang belum ada rumah sakit khusus untuk pemeriksaan rohani," ujar Yakobus.

Namun demikian, secara prinsip dan teknis tidak ada hal yang terlalu dikeluhkan. Sebab, KPU Landak sudah menyadari kondisinya seperti itu. Dia pun mengaku pihaknya tak memiliki solusi untuk menjawab keluhan para Bacaleg.

"Sebab, rumah sakit punya SOP tersendiri untuk mendapatkan surat keterangan. Jadi, kita mesti mengikuti SOP pelayanan yang ada di rumah sakit. Kita juga tidak bisa intervensi terhadap hal itu," terang Yakobus.

Komisioner KPU Kayong Utara, Nur Mus Jaefah menyampaikan perwakilan dari partai banyak berkonsultasi berkaitan persyaratan pencalonan, khususnya menyangkut SKKJ. Mereka mempertanyakan apakah rekomendasi bisa didapat dari RSUD Kayong Utara. Dia sendiri menyarankan agar mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh KPU. 
Sebenarnya bisa saja RSUD Kayong Utara mengeluarkan surat keterangan kesehatan rohani dan jasmani. Asalkan melampirkan lampiran-lampiran hasil check up. 

"Meskipun RSUD Kayong Utara tidak masuk dalam rujukan RS yang direkomendasikan KPU. Kami diimbau dari KPU Pusat surat keterangan tersebut harus ada Kop Surat Rumah Sakit," tutupnya.

Bisa Menyusul

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan Surat Keterangan Kesehatan diakomodir oleh Surat Edaran KPU RI yang menunjuk beberapa rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tes pemeriksaan. Kemudian KPU RI kembali mengeluarkan Surat Edaran yang mengakomodir selain rumah sakit yang ditunjuk di surat edaran sebelumnya.

"Jadi Bacaleg boleh saja melakukan tes pemeriksaan kesehatan di luar rumah sakit yang ditunjuk. Asalkan itu rumah sakit pemerintah, kemudian bisa melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan, kuncinya itu rumah sakit pemerintah. Ini berkaitan dengan syarat calon," jelasnya.

Ramdan menambahkan yang menjadi pintu pertama untuk pendaftaran itu adalah syarat pencalonan yang menjadi tanggung jawab partai politik. Artinya syarat pencalonan tersebut harus sudah dipenuhi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU dengan tenggat 17 Juli 2018.

"Sedangkan untuk syarat calon, kalau dimasukan pada saat proses pendaftaran lalu belum terpenuhi. Maka kategorinya masih Belum Memenuhi syarat (BMS), artinya masih ada masa perbaikan. Tapi kalau untuk syarat pencalonan pintu pertama, tidak boleh ada satu pun kurang," tuturnya.

Ramdan mengatakan masih ada waktu bagi calon nantinya untuk melengkapi syarat calon seperti surat keterangan kesehatan yang selama ini menjadi polemik. Bahkan KPU sendiri telah menetapkan tahapan untuk perbaikan syarat calon tersebut. Terkait dengan beberapa daerah yang mendatangkan dokter spesialis ke daerah masing-masing, dia tidak mempermasalahkan, karenakan di luar wewenang KPU. 

"Kalau ada kerja sama antar rumah sakit pemerintah yang mendatangkan dokter itu menjadi kewenangan rumah sakit. Saya kira tidak masalah, yang penting nanti dalam mengeluarkan surat keterangan kesehatan adalah rumah sakit tersebut," tuturnya. (ble/abd/eko/akh/teo/jul/rud/iat/bls)

Tidak Ada Istilah Tak Lulus Tes

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sui Bangkong Pontianak, dr Batara Sianipar mengatakan sampai saat ini sudah menerima 3.000 lebih bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang melakukan pemeriksaan kesehatan rohani atau kejiwaan. Hanya saja dari semua yang melakukan tes, sampai sekarang belum ada yang dinyatakan tidak lulus. 

"Sebenarnya istilah lulus atau tidak lulus itu tidak ada. Mungkin pada waktu tes ada yang tidak kosen jadi nilainya belum sampai, tapi biasa diulang lagi sampai nilainya dia lolos," jelasnya, Rabu (11/7).

Dijelaskannya, salah satu penyebab tidak sampai di nilai rata-rata dikarenakan saat melakukan tes yang bersangkutan sedang tidak konsentrasi. Apalagi dengan Bacaleg yang mengantre, tentu tingkat stresnya tinggi. Untuk mengikuti tes, semestinya dalam suasana nyaman. Sementara kondisi Bacaleg sudah berhari-hari mengurus berkas dan tergesa-gesa. Tentu membuat konsentrasi terganggu.

"Terkait nanti apakah yang bersangkutan mempunyai gangguan atau tidak di kejiwaan itu dokter yang menilainya," jelasnya.

Dia menambahkan untuk sesorang bisa dinyatakan lulus, tidak mempunyai syarat yang khusus selama kejiwaannya masih stabil. Hanya cukup mengisi soal-soal pada saat tes tertulis yang sudah diakui secara internasional oleh spesialis kejiwaan. 

"Apa yang ditanyakan itu bukan soal ilmiah, tapi soal-soal yang berkaitan dengan individunya. Setelah itu ada tes wawancara juga, setelah dapat hasil tes nanti akan diwawancara lagi, baru kesimpulan akhirnya keluar," jelasnya.

Menurutnya, untuk mengeluarkan surat rekomendasi kesehatan kejiwaan tersebut harus melalui tes. Sehingga sebelum mendapatkan rekomendasi dari dokter pihaknya belum bisa mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan Bacaleg. 

Terkait biaya pemeriksaan kejiwaan, disesuaikan dengan aturan yang ada. Tidak ada penambahan dan jumlah yang dibayar semuanya masuk ke kas daerah. Kendala didapat lantaran jumlah yang membeludak, sementara SDM dan infrastruktur mereka terbatas. Namun mereka tetap memberikan pelayanan maksimal.

"Kami buka jam 06.00 WIB, bekerja juga tidak di jam normal. Karena malam masih ramai, bahkan setelah itu pegawai kami harus menyiapkan berkas-berkas untuk besok lagi. Jadi kalau manusiawi tentu kami kewalahan, tapi kami akan tetap berikan pelayan maksimal," jelasnya.

Terkait dengan beberapa daerah yang mendatangkan dokter, semua tidak masalah. Bahkan pihaknya juga sudah mengutus dokter spesialis jiwa ke Kabupaten Sintang untuk melakukan pemeriksaan.

"Kami sudah mengutus dokter ke Kabupaten Sintang. Kami dengar RSJ Singkawang yang ke Melawi. Tidak masalah, karena bentuk MoU jelas antar RSJ dan RS Pemerintah Sintang sana. Kalau untuk mengambil dokter dari luar Kalbar, boleh saja, tapi tidak tahu bagaimana," tuturnya. (iat/bls)