Petani Minta PTPN XIII Bertanggungjawab

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 476

Petani Minta PTPN XIII Bertanggungjawab
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Yosep Heriyanto, Manajer KUD Sawit Permai
“Jika PTPN XIII tidak bisa mengolah TBS petani, maka perusahaan wajib merekomendasikan pengolahan TBS petani kepada PKS lain yang ditunjuk bersama Dinas Perkebunan kabupaten,”

Ahmad Ridwan, Sekretaris Perusahaan PTPN XIII, 
"Untuk kolaps belum pak. Kami masih berusaha supaya PTPN XIII masih bertahan,"

SANGGAU, SP – Petani sawit mitra PTPN XIII ikut bertanggungjawab terhadap keputusan yang menghentikan sementara empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mulai 1 Agustus 2018, sesuai dengan surat keputusan yang dibuat Direktur Utama PTPN XIII, Alexander Maha.

Manajer KUD Sawit Permai, Yosep Heriyanto meminta PTPN XIII bertanggungjawab terhadap keputusannya tertanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Utama, Alexander Maha. Ia menyebut, perusahaan plat merah itu tidak bisa lepas tangan terhadap nasib petani pasca dikeluarkannya keputusan tersebut. 

“Jika PTPN XIII tidak bisa mengolah TBS petani, maka perusahaan wajib merekomendasikan pengolahan TBS petani kepada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) lain yang ditunjuk bersama Dinas Perkebunan kabupaten,” tegas Heriyanto, Minggu (22/7).

Carut-marut PTPN XIII, kata dia, sudah terjadi sejak tahun 2015. Ia menilai, pemerintah pusat melalui Menteri BUMN lamban mengambil langkah strategis, untuk membenahi perusahaan plat merah tersebut. 

“Malahan terkesan dibiarkan hancur, dibiarkan bangkut. Parahnya, bongkar pasang pejabat di tubuh PTPN XIII terkesan hanya untuk bagi-bagi jabatan. Karena orang-orang yang dipasang justru tidak tahu permasalahan persis di tubuh PTPN XIII. Akibatnya, PTPN XIII semakin krisis,” kata Heriyanto.

Untuk itu, ia berharap Presiden, Joko Widodo turun langsung untuk mengambil langkah penyelamatan terhadap perusahaan plat merah ini. Heriyanto menyebut, posisi Komisaris Utama dan Direktur Utama menjadi bagian paling penting agar langkah penyelamatan dan perbaikan manajemen PTPN XIII menjadi terarah dan tepat sasaran.

Menurut dia, posisi Komisaris Utama perlu ditinjau ulang. “Harusnya Komisaris Utama adalah orang yang mengetahui persis persoalan, agar langkah yang diambil tepat sasaran,” ujarnya. 

Kondisi seperti ini, dibutuhkan orang yang tegas dan berani, terutama dalam memberantas tikus-tikus koruptor di PTPN XIII. Dan Menteri BUMN, Rini Sumarno juga harus bertanggungjawab, karena menempatkan orang yang tidak tepat pada posisi jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Ia mengingatkan, keputusan PTPN XIII itu mempertaruhkan citra pemerintah yang selama ini sudah baik. “Di KUD kami yang merupakan mitra PTPN XIII, ada ribuan anggota. Kasihan nasib mereka-mereka ini,” tandasnya.

Heriyanto menambahkan, persoalan lain yang juga dihadapi petani kelapa sawit saat ini adalah, hadirnya loading ramp atau tempat pembongkaran TBS yang diterima pabrik untuk dilakukan penyortiran mutu tandan buah sawit. 

“Di Sanggau loading ramp mulai marak dan sangat merugikan petani sawit. Untuk itu, kita mendesak pemerintah daerah segera menertibkan loading ramp. Ini agar tidak terjadi kesewenangan dalam pembelian TBS petani,” pungkasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTPN XIII, Ahmad Ridwan menegaskan, PTPN XIII Kalbar menegaskan, sampai hari ini masih beroperasi. Dia menepis soal isu yang mengeneralisir PTPN III telah bangkrut.

"Kalau PTPN XIII berhenti beroperasi, tidak benar. Tetapi, memang ada wacana, empat pabrik akan disetop sementara. Tetapi, saat ini wacana itu belum dilakukan. Itu yang Ada. Kalau seluruh PT PN XIII berhenti beroperasi itu tidak ada," tegas Ahmad Ridwan, Minggu (22/7) dikonfirmasi melalui telepon.

Dia menjelaskan, wacana terkait pemberhentian operasi sementara empat pabrik tersebut, dikarenakan akan dilakukan perbaikan manajemen secara keseluruhan.

"Karena rendemen yang masuk tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, ada beberapa regulasi di pabrik yang belum sesuai. Intinya ke sana," jelasnya.

Saat dikonfirmasi secara detil pabrik mana saja yang akan distop beroperasi, Ahmad tidak bisa menjelaskan dengan rinci. "Saya tidak paham pabrik yang mana. Makanya Senin (hari ini, red) akan saya kumpulkan pimpinan pabrik terkait, untuk memastikan," katanya. 

Terlepas dari itu semua Ahmad menegaskan, PTPN XIII yang saat ini diisukan telah kolaps, sejatinya isu itu tidak benar. 

"Untuk kolaps belum pak. Kami masih berusaha supaya PTPN XIII masih bertahan," terangnya. 

Soal wacana empat pabrik yang akan di hentikan beroperasi, Ahmad menegaskan kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Wacana itu pun sudah disosialisasikan ke seluruh petani plasma.  

"Petani sudah disosialisasikan terkait ada empat pabrik yang akan diberhentikan beroperasi. Ketika itu sudah terjadi, maka petani kita bolehkan menjual buahnya ke swasta," ujarnya. 

Terkait dengan dugaan korupsi di internal PTPN XIII, Ahmad tidak menampik hal itu terjadi. Saat ini proses hukum dari pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar masih berjalan. 
"Tetapi kalau akibat korupsi membuat PTPN XIII kolaps, itu tidak benar juga," ujarnya.  

Mengenai alasan PTPN XIII menghentikan empat pabrik dengan alasan rendemen, Suara Pemred melakukan konfirmasi kepada Manajer KUD Sawit Permai, Yosep Heriyanto.

“Itu akal-akalan petinggi PTPN XIII, sama sekali tidak benar. TBS yang dikirim petani ke pabrik sudah baik, justru pabrik terus mengalami kerusakan sehingga TBS menumpuk di loading ram tidak diolah. Hal ini berakibat hancurnya rendemen, asam lemak bebas mengalami kenaikan sehingga CPO yang dihasilkan ALB tinggi,” ujarnya.

Belum lagi infrastruktur jalan kebun inti hancur, dan ini sangat berpengaruh terhadap angkutan TBS sampai ke pabrik. 

“Mental korupsi di PTPN XIII harus dihentikan. Solusinya putuskan mata rantai pejabat PTPN XIII yang korup, jika tidak berapa pun dana yang dikucurkan pasti habis dikorupsi,” ujarnya.

Gapki Prihatin

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, Mukhlis Bantar enggan mengomentari jauh soal prahara yang terjadi di internal PTPN XIII. 

"Sementara ini, kita tidak tahu persis persoalannya. Tetapi yang saya baca di koran kan di internal mereka yang bermasalah. Jadi, kalau sudah masalah internal, kita pun tidak bisa banyak mengomentari," katanya. 

Tetapi terlepas dari hal tersebut, Mukhlis mengaku prihatin dengan kondisi perusahaan berplat merah tersebut yang saat ini kondisinya semakin terpuruk.  Bahkan berpotensi kolaps. 

Dia berharap, jika akhirnya PT PN XIII memutuskan akan memberhentikan operasi sementara sejumlah pabriknya,  agar memberikan penjelasan ke para petani apa alasan pemberhentian tersebut. 

"Apa pun masalahnya harus disosialisasikan. Sebab, ada ribuan petani plasma yang menggantungkan hidupnya ke PTPN XIII ini," katanya. (abd/iat/jul/nak/lis) 

DPRD Berharap Masalah Cepat Selesai 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah mengaku pihaknya sangat menyesalkan atas nasib yang kini menimpa PTPN XIII. Terlebih di dalam tubuh BUMN itu, ada banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya, mulai dari karyawan, petani sawit dan pihak lain yang selama ini bekerjasama dengan PTPN XIII.

"Begitu banyaknya stakeholder yang terkait di dalam PTPN XIII, terutama para petani, masyarakat atau karyawan maupun perusahaan lain yang terafiliasi atau menjual TBS ke PTPN, kemudian juga pemerintah daerah yang mengharapkan pajak seperti PPH dan lain-lain," katanya, Minggu (22/7).  

Akibat dari penghentian operasi ini, tentu akan sangat besar pengaruhnya pada masyarakat sekitar dan perekonomian masyarakat Kalbar secara umum. Kondisi ini yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. 

"Memang kita sadari bahwa beroperasinya suatu perusahaan, tentu tidak lepas dari keuntungan. Nah, apabila dalam kondisi ini ternyata perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu lama, perusahaan berhak juga untuk menghentikan operasionalnya," terangnya. 

Suriansyah berharap persoalan di tubuh PTPN XIII harus segera dituntaskan, sehingga segala hal yang menjadi penyebab perusahaan menghentikan aktivitas operasional, bisa ditemui titik terangnya. 

"Kalau masalahnya terkait masalah korupsi, tentunya harus dituntaskan setuntas tuntasnya, cari akar permasalahannya. Kalau permasalahannya adalah permasalahan manajemen, tentunya manajemen harus diperbaiki,” ujarnya. 

Ia menegaskan, pihak yang bersalah tidak bisa lepas tanggung jawab, dan kejaksaan harus segera menuntaskan sampai mendapatkan pelaku utama dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.  

Suriansyah berharap operasional PTPN XIII bisa segera pulih di Kalimantan Barat. Jika tidak akan sangat banyak kerugian negara maupun masyarakat. 

"Tentu dengan kejadian seperti ini, pengaruhnya sangat besar dan berdampak sosial, karena penghentian secara tiba-tiba operasional ini, pasti akan banyak menimbulkan permasalahan," sebutnya.  

Permasalahan itu seperti, hutang piutang, soal jual beli, soal industri, dan nasib karyawan maupun petani. Harus ada tim yang perlu dibentuk mengatur transisi ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang berdampak sosial besar. Seperti pengangguran dan lain-lain. 

“Juga harus ada tim yang dibentuk pemerintah untuk mengendalikan PTPN XIII, karena bagaimana pun ini adalah sumber perekonomian masyarakat kita juga," tandasnya. (nak/lis)