Loading Ramp Berada di Pinggir Jalan, Legislator Desak Pemkab Tinjau Ulang

Sanggau

Editor Indra W Dibaca : 90

Loading Ramp Berada di Pinggir Jalan, Legislator Desak Pemkab Tinjau Ulang
Kendaraan angkutan TBS kelapa sawit mengantre di pinggir sebelum masuk ke Loading Ramp Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. (SP/Jul)
SANGAU, SP - Loading Ramp atau timbangan TBS tanpa pabrik di Kabupaten Sanggau mulai marak. Parahnya, keberadaan loading ramp tersebut berada di pinggir jalan yang berpotensi menggangu pengguna jalan lain.

“Kita minta Pemkab Sanggau melalui instansi terkait segera ambil langkah. Karena keberadaan loading ramp bisa menghambat kelancaran transportasi dan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi pengendara lain, kata Sekretaris Komisi A DPRD Sanggau, Yeremias Marsilius, Rabu (8/8).

Legislator PDI Perjuangan ini menyebut, ada empat loading ramp yang berada di pinggir jalan, yakni di Bodok, Beduai, Simpang Tanjung dan arah kota Sanggau (dekat rumah betang Dori Mpulor).

Yeremias menegaskan, pihaknya tidak melarang keberadaan loading ramp tersebut asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya.

"Apabila tidak memenuhi persyaratan, saya minta instansi terkait untuk meninjau, turun ke lapangan. Dan apabila menyalahi aturan harus ditindak tegas, supaya tak main-main dengan aturan, ujarnya.

Kecuali, menurut Yeremias, keberadaan loading ramp tersebut kurang lebih 1 sampai 2 kilometer jaraknya dari jalan raya. Akan tetapi, loading ramp yang ada hanya beberapa meter saja jaraknya dari jalan raya.

“Itu yang kita lihat menggangu kelancaran lalu lintas. Tapi kalau itu diperbolehkan, ya tidak masalah. Tapi menurut saya, sesuai dengan aturan tidak boleh karena sangat dekat dengan jalan raya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sanggau, M Jana berjanji akan membahas persoalan loading ramp tersebut bersama pihak terkait. Terutama soal perizinan dan ketentuan terkait keberadaan loading ramp tersebut.

Keberadaan loading ramp itu juga sempat dikritik Manajer KUD Sawit Permai, Yosep Heriyanto. Menurutnya, keberadaan loading ramp yang membeli TBS petani menjadi salah satu sebab terjadinya selisih harga beli TBS petani di lingkungan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.

Heriyanto mengungkapkan, dalam rapat penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Kalbar periode Juli 2018 yang digelar di provinsi, disepakati dalam rapat agar pemerintah kabupaten/kota melalui instansi terkait menertibkan jual beli TBS di timbangan tanpa pabrik.

Bahkan, menurut Heriyanto, bukan kali ini saja, tetapi dalam beberapa kali rapat penetapan indeks K dan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Kalbar sebelumnya, juga telah disepakati terhadap penertiban loading ramp tersebut. (jul)