Rapat Paripurna DPRD Sanggau, Dewan Sampaikan Empat Raperda Inisiatif

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 35

Rapat Paripurna DPRD Sanggau, Dewan Sampaikan Empat Raperda Inisiatif
NOTA PENGANTAR - Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman dan Hendrikus Bambang saat menyerahkan nota pengantar 4 Raperda inisiatif DPRD kepada Wabup Sanggau, Yohanes Ontot. (SP/Ratno)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menyampaikan nota pengantar 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dalam rapat paripurna di ruang utama sidang DPRD Sanggau, Selasa (7/8). 

SP - Rapat paripurana itu dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman dan Hendrikus Bambang serta dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Empat Raperda itu yakni Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Sistem Drainase Perkotaan dan Raperda tentang Perlindungan dan Aksesbilitas Penyandang Disabilitas. 

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance menyampaikan, terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, penanaman modal atau investasi merupakan instrument penting bagi peningkatan kemajuan perekonomian suatu daerah dalam rangka mengembangkan sektor strategis yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis.

Ia menyampaikan semakin besar investasi di suatu daerah maka berkorelasi terhadap meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, belum lagi peran ganda lainnya dari adanya kegiatan penanaman modal tersebut.

Peran ganda dari penanaman modal selain untuk menggerakan perekonomian, kata legislator Partai Golkar ini, juga membantu menyerap tenaga kerja, sehingga akan menekan angka pengangguran dan sangat penting bagi upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau.

Yance menyebut, penanaman modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan menghasilkan multipliers effect bagi suatu daerah, dimana membawa dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut, terjadi perputaran ekonomi masyarakat sekitar dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Namun, lanjut dia, tidak semua daerah mampu mendapatkan arus penanaman modal atau investasi yang memadai, sehingga dalam rangka untuk dapat menarik masuknya investasi tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya payung hukum dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif agar para investor mau menanamkan modalnya di suatu daerah. Salah satunya dengan memberikan insentif dan kemudahan yang dipandang perlu tetapi tidak melanggar aturan.

Kemudian berkaitan dengan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, disampaikan Yance, merupakan upaya mendorong peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan sektor unggulan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau.

“Sehinga perlu disusun regulasi dalam bentuk Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disesuaikan dengan karakter dan potensi daerah yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita menyadari banyak potensi daerah yang belum tergali dan belum menemukan wadah atau tempat serta pemberian jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bisa bergerak, termasuk dalam perijinan dan hak paten produk,” katanya.

Selanjutnya, Raperda Sistem Drainase Perkotaan. Dikatakan dia, penataan kota sebagai sebuah sistem yang terpadu hendaknya dapat disusun dalam sebuah cetak biru yang dapat diakses dan dikembangkan sesuai dengan pola ruang yang ada. Termasuk didalamnya unsur keberlanjutan, dan dalam hal ini dapat dilihat dalam Dokumen RTRW Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang /RDTR.

Penyusunan cetak biru penataan ruang kawasan kota, termasuk soal sistem drainase perkotaan dinilai sebagai langkah stategis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga arah pengembangan kawasan menjadi lebih tepat dan efektif.

“Sistem drainase ini diharapkan agar pengelolaan kawasan perkotaan di Kabupaten Sanggau terhindar dari dampak banjir, gangguan kesehatan dan mendorong peningkatan standar mutu hidup masyarakat selain nilai estetika tata ruang daerah,” jelas Yance.

Terakhir Raperda Perlindungan dan Aksesbilitas Penyandang Disabilitas. Melalui regulasi ini, DPRD mendorong agar Kabupaten Sanggau benar-benar menjadi pelopor terdepan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dimana kebijakan dan regulasi yang dihadirkan ramah HAM dengan capaian mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh warganya, termasuk bagi penyandang disabilitas. (jul/jek)