PP Insentif Pelapor Korupsi, Peluru Hampa?

Sanggau

Editor Angga Haksoro Dibaca : 131

PP Insentif Pelapor Korupsi, Peluru Hampa?
Sanggau, SP - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, pemerintah terlambat menerbitkan Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang pemberian insentif kepada pelapor korupsi. 

“Seperti sebuah cerita, PP ini muncul diakhir cerita. Akibatnya tidak begitu penting dalam pemberantasan korupsi,” kata Uchok melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/10).  

Menurut Uchok, masalah pemberantasan korupsi bukan pada tidak beraninya masyarakat melaporkan kasus korupsi. Tapi aparat penegak hukum sering lamban dalam menangani kasus korupsi yang dilaporkan.  

“Persoalan saat ini banyak yang melapor kasus korupsi, tindaklanjut penanganan oleh aparat hukum sangat lamban. Data, dokumen bukti korupsi bisa basi atau hilang. Dan yang ditakutkan, nanti muncul kumpulan rakyat yang hanya sekedar memburu hadiah Rp 200 juta, tapi bukan untuk memperbaiki sistem,” ujar Uchok.  

Ketua LSM Citra Hanura Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim menyambut baik terbitnya PP tersebut. Tapi menurut Abdul Rahim, aturan itu akan memunculkan dilema, terutama bagi panitia lelang.  

“Ini bisa menjadi momok bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana negara. Jangan sampai roda pembangunan terhambat karena para pelaksaan kegiatan takut. Tidak berani jadi panitia lelang dan penanggung jawab kegiatan,” kata Abdul Rahim.  

Disisi lain, Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang pemberian insentif kepada pelapor korupsi, dapat memacu kinerja pemangku kepentingan untuk lebih transparan mengelola uang negara.   

“Itu manfaat yang menurut saya sangat baik dalam sistem pemerintahan kita. Melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengawasi penggunaan dana negara baik APBN maupun APBD,” tandasnya.  

Meski mengaku belum mengetahui detail isi PP tersebut, Rahim berharap implementasi dari peraturan tersebut tidak bias ke masyarakat.  

“Karena untuk membuat laporan kasus korupsi bukan semata-mata ada yang janggal lalu lapor tanpa disertai fakta dan bukti yang konkrit. Lain halnya kalau operasi tangkap tangan. Saya menyambut baik PP ini, tapi juklak dan juknisnya harus jelas.” (jul)