Jumat, 13 Desember 2019


Bupati: Penanganan Stunting Tak Perlu Prosedural

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 50
Bupati: Penanganan Stunting Tak Perlu Prosedural

Bupati Kabupaten Sanggau, Paolus Hadi

SANGGAU, SP - Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau beserta jajarannya, termasuk Puskesmas dan rumah sakit segera melakukan penanganan jika ada penderita stunting atau kurang gizi kronis di Kabupaten Sanggau. Ia menyebut, penanganannya tidak harus prosedural.

“Kalau ada kasusnya saya minta langsung ditangani, tidak boleh dibiarkan, tidak usah nunggu prosedur. Prosedur terlalu lama, nanti tidak tertangani. Ini perintah,” tegas bupati kepada wartawan, belum lama ini.

Pada masa pemerintahannya, bupati dua periode ini menyatakan, penanganan stunting menjadi fokus sebagai upaya menekan angka stunting di Kabupaten Sanggau. 

“Saya mendukung betul salah satu program kita menurunkan angka stunting. Karena stunting ini kan sangat mempengaruhi sumber daya manusia kita. Ketika masih banyak orang yang mengalami stunting, di situlah masalahnya,” ucap PH.

Di singgung angka stunting di Kabupaten Sanggau? Menurut bupati cukup besar. “Tapi Kabupaten Sanggau terendah di Kalbar kalau tidak salah saya. Angkanya sekitar enam persen. Tapi nanti coba cek di Dinas Kesehatan,” ujar PH.

Bupati menyebut, Presiden melalui kementerian kelembagaan/lembaga secara gotong royong menurunkan angka stunting di Indonesia. Sementara di Kabupaten Sanggau, upaya menekan angka stunting juga melibatkan Dasa Wisma.

“Kita ada gerakan bersama Dasa Wisma melalui dukungan program TP PKK. Jadi dukungan untuk menurunkan stunting itu termasuk data awalnya harus kita milik. Kemudian, Dinas Kesehatan juga melakukan pencegahan melalui Posyandu,” kata PH.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Jones Siagian mengatakan, berdasarkan data per November 2019, jumlah anak yang mengalami stunting di Kabupaten Sanggau sebanyak 7.542 anak atau 21,14 persen dari jumlah balita yang tercatat sebanyak 35.679 anak. “Kalau dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan. Tahun lalu ada sekitar 34 persen dari seluruh anak,” pungkasnya. (jul)