Jumat, 13 Desember 2019


Jangan Abaikan Aduan Masyarakat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 67
Jangan Abaikan Aduan Masyarakat

TANDA TANGAN. Penandatangan komitmen bersama kepala perangkat daerah, kecamatan dan BUMD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Aula Bapenda Sanggau, Selasa (26/11).

SANGGAU, SP - Seluruh admin pengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sanggau mengikuti pendampingan intensif terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pelaporan Online rakyat (SP4N-LAPOR).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sanggau dan dibuka secara resmi oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

“Pendampingan intensif ini terkait SP4N-LAPOR. Para Admin didampingi secara intensif agar lebih paham mengapa harus menggunakan atau mengapa harus mengelolanya dengan baik. Karena fungsi dari SP4N-LAPOR ini bukan hanya mendapat laporan atau pengaduan, lalu tidak dikelola, tidak disampaikan, tidak ditindaklanjuti,” kata Paolus ditemui usai membuka acara tersebut di Aula Bapenda Kabupaten Sanggau, Selasa (26/11).

Bupati dua periode ini mengungkapkan, Pemkab Sanggau sendiri sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-LAPOR), yang tersedia di laman resmi sanggau.go.id atau https://sanggau.go.id. 

“Sekarang sudah ada, sudah banyak juga kita dapatkan laporan dari masyarakat. Jadi tinggal peningkatan, bagaimana supaya masyarakat Sanggau semakin banyak yang mengetahui tahu bahwa ada SP4N-LAPOR ini. Dan karena kita sudah melakukan ini, makanya pelayanan publik kita masuk zona hijau,” ucapnya.

Untuk itu, Paolus yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau ini menegaskan, sangat penting kegiatan ini dilaksanakan. 

“Makanya dari KemenPAN-RB datang untuk mendampingi para Admin. Karena Admin ini tugasnya mengelola, mampu menjawab dan sebagainya, yang diminitor oleh Kominfo,” katanya.

Bupati mencontohkan ketika masyarakat mengadukan soal infrastruktur jalan rusak. Harus dicek jalannya, baru bisa kita berikan jawabannya apa. 

“Yang sifatnya harus dianggarkan, terencanakan, kan tidak bisa kita ubah sekaligus. Tapi dengan kita menjawab, kita harapkan masyarakat sudah puas,” tandas Paolus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Yulia Theresia mengatakan, terkait SP4N-LAPOR pihaknya sudah mengikuti evaluasi yang diselenggarakan KemenPAN-RB di Balik Papan pada Oktober 2019. 

“Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang dibahas diantaranya kepemilikan SK mengelola SP4N, keaktifan akun, jumlah laporan, persentase laporan yang ditindaklanjuti, rata-rata penyelesaian atau tindaklanjut pengaduan dan kualitas tindaklanjutnya,” ungkapnya.

Pada saat evaluasi itu, lanjut Yulia, ada empat kabupaten di Kalbar yang belum memiliki SK dan terdapat tujuh kabupaten yang belum aktif, yaitu Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Bengkayang dan Kubu Raya. 

Untuk itu, ia berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan pengaduan masyarakat semakin cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau semakin baik. 

“Sebagai tidak lanjut, SK sudah kita siapkan yaitu Nomor 426 Tahun 2019, karena ada perubahan BUMD harus masuk juga,” terang Yulia.

Ia menambahkan, tahun depan harus membuat produk hukum berupa Perbup tentang SP4N-LAPOR, membuat SOP dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. 

“Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi LAPOR harus ditindaklanjuti, dengan mengedepankan cepat, akurat dan tuntas. Dan kita juga sudah mensosialisasikan SP4N-LAPOR ini kepada masyarakat melalui momen pembinaan desa fokus, Kampong KB dan lainnya.

Dalam kegiatan pendampingan itu, juga dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. (jul)

Ingatkan Soal Pemanfaatan Data

Narasumber dari KemenPAN-RB Alfian Afan Ghafar El Mamab mengatakan, pengelolaan pengaduan bukan hanya sebatas menjawab pengaduan dari masyarakat. Lebih dari pada itu, selain perlu adanya monitoring dan evaluasi, juga perlu ada pemanfaatan data.

“Karena ujung dari pengolahan pengaduan bukan untuk merubah status pengaduan dari belum ditindaklanjuti menjadi selesai. Tetapi bagaimana memanfaatkan data pengaduan ini untuk diolah, menjadi dasar sebuah kebijakan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Untuk itu, Alfian berharap, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan SP4N-LAPOR sesuai prinsipnya dan memulai sosialisasi kepada masyarakat. 

“Karena percuma kalau kita dari segi internal kita sudah paham pengelolaannya, mesin kita istilahnya sudah kuat, sudah bisa kerja. Tetapi masyarakat tidak ada tahu kalau ada proses pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Pemkab Sanggau,” tutupnya. (jul)