Kamis, 30 Januari 2020


RDTR Perkotaan Sanggau Ditarget Rampung 2020

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 111
RDTR Perkotaan Sanggau Ditarget Rampung 2020

FGD - Wakil Bupati Yohanes Ontot saat membuka FGD Raperda RDTR Perkotaan Kabupaten Sanggau di Aula Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Rabu (4/12).

SANGGAU, SP - Hingga penghujung 2019, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kabupaten Sanggau masih berproses. Pemerintah daerah setempat menargetkan RDTR itu menjadi peraturan daerah (perda) di tahun 2020.

Target itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sanggau Yohanes Ontot dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kasubid Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Wilayah II, Endangsih Setia Ningrum di Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Rabu (4/12). 

Ontot mengatakan, FGD terkait RDTR sudah dilaksanakan empat kali di Kabupaten Sanggau. “Harapan dari kementerian ini pembahasannya terus berjalan sampai ada keputusan gubernur dan pemerintah pusat. Karena isi dari Perda RDTR ini adalah regulasi yang menjadi dasar melaksanakan RDTR itu sendiri,” katanya.

Di dalam RDTR itu nanti, dijelaskan Ontot, akan diatur kawasan berbeda yang sudah tertata rapi. Di mana kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, bisnis dan usaha, kawasan pariwisata dan sebagainya. 

“Jika nanti ada masyarakat yang membangun tidak sesuai dengan RDTR Perkotaan Sanggau, maka kita bisa memberikan sanksi berdasarkan perda yang sudah dibuat,” tegasnya.

Namun, untuk bangunan yang sudah terlajur ada sebelum Perda RDTR tersebut, diakui Ontot Pemkab Sanggau tidak bisa berbuat banyak, apalagi melarang. 

“Kalau sudah terlanjur apa boleh buatlah. Inikan sebenarnya tindaklanjut dari Bunut, Embaong, Lape dan Sungai Mawang (Bawonglawang). Di kawasan itu ada Sabang Merah, kemudian poros belakang ring satu itu tembus Sanggau Permai, Doku', menuju Penyeladi sampai ke Sekadau,” tuturnya.

Menurut wabup dua periode ini, ada juga kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Ini juga akan dikaji secara konprehensif sehingga nanti Kabupaten Sanggau mampu memproteksi diri. Dari segi air baku misalnya, juga harus dikaji dari mana sumber airnya, ada pencemaran terhadap lingkungan atau tidak, semuanya dikaji,” kata Ontot.

Disinggung besaran anggaran yang digelontorkan untuk melaksankan Perda RDTR Perkotaan tersebut, seperti penataan kawasan dan pembangunan fisik gedung dan sarana pendukung lainnya, Ontot menyebut semuanya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

“Jumlah anggarannya saya tidak tahu pasti, yang jelas dari kementerian. Tapi yang jelas untuk merumuskan ini mereka butuh konsultan dan itu murni dari kementerian yang membiayai. Sanggau ini hanya sebagai lokus dan kita bisa memberikan masukan-masukan,” terangnya.

Ontot menambahkan, multi efek dari Perda RDTR adalah kawasan perkotaan akan tertata dengan baik. Kemudian pelayanan kepada masyarakat bisa diberikan secara baik. Ia mencontohkan pergudangan. 

“Pemerintah nanti akan menyiapkan area pergudangan dengan sistem sewa, sehingga kita mendapatkan PAD dari situ. Begitu juga untuk pelayanan publik bisa di satu tempat sehingga memudahkan masyarakat,” pungkasnya. (jul)

Percepatan Merancang Raperda

Kasubid Perencanaan Tata Ruang KSN Wilayah II, Endangsih Setia Ningrum mengatakan, penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. 

“Tujuannya untuk membantu pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan materi teknis RDTR dan peraturan zonasi Kabupaten Sanggau,” kata Endangsih.

Dalam FGD ini diharapkan Kabupaten Sanggau dapat melakukan percepatan merancang Raperda sehingga proses pengerjaan kawasan perkotaan Baong Lawang ini segera terlaksana. 

“Saya harapkan Kabupaten Sanggau ini bisa mempercepat proses rancangan Raperda untuk RDTR ini, sehingga nanti di awal tahun 2020 kita akan melaksanakan forum lintas sektoral yang nantinya bupati, wakil bupati beserta Kepala OPD kita undang ke Jakarta untuk bisa bersama-sama mencari titik kesepakatan tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sanggau ini. Jika Kabupaten Sanggau sudah menjadi RDTR Kawasan Perkotaan diharapkan investasinya bisa meningkat,” ujarnya. (jul)