Senin, 17 Februari 2020


Lima Poin Kesepakatan DPRD dan PT MKS

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 54
Lima Poin Kesepakatan DPRD dan PT MKS

SURAT TUNTUTAN - Ketua DPRD Sanggau, Jumadi menunjukan surat tuntutan petani dalam pertemuan dengan perwakilan PT MKS di Aula Kantor Camat Noyan, Rabu (12/2). Ist

SANGGAU, SP - Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mengatakan, dewan telah melaksanakan pertemuan dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) menyikapi tuntutan petani. Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan bersama.

“Pertemuan dilaksanakan tanggal 12 Februari 2020 di Aula Kantor Camat Noyan. Dihadiri ratusan petani, camat, dan anggota Komisi IV DPR RI Krisantus Kurniawan, dan pihak perusahaan serta para tokoh. Saya, pak Yance dan anggota Komisi II DPRD Sanggau juga hadir,” kata Jumadi, Kamis (13/2).

Ia menyebut, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi pertemuan antara petani dengan PT MKS terkait komitmen dan perjanjian-perjanjian antara petani dengan perusahaan. “Pertemuan kemarin yang ketiga, setelah pertemuan pada tanggal 22 Januari dan 28 Januari tidak menghasilkan keputusan apapun. Atas dasar itu, saya mengundang anggota Komisi IV DPR RI pak Krisantus untuk dapat hadir bersama Disbunnak, Komisi II DPRD Sanggau, forkopimcam dan manajemen PT MKS. Sehingga rapat dapat disimpulkan, dari 8 tuntutan, 5 tuntutan menjadi kesepakatan bersama untuk dilaksanakan,” terang Jumadi.

Lima poin kesepakatan bersama itu, dibeberkan dia, yakni dana talangan mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh pihak perusahaan sebesar Rp150.000 per hektar per bulan, konversi dilaksanakan pada Juni 2020 kepada petani, pengangkatan karyawan wajib mengutamakan masyarakat setempat, jalan yang diputuskan oleh pihak PT MKS harus ditimbun kembali, dan copy derasah dari PT MKS harus diserahkan kepada petani/koperasi secepatnya. (jul/yun)