Wabup Sekadau: Jauhi Politik Uang Jelang Pilkades Serentak

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 807

Wabup Sekadau: Jauhi Politik Uang Jelang Pilkades Serentak
Sosialisasi pilkades serentak untuk tiga, digelar di aula kantor camat Belitang Hilir. (dok humas pemkab)
SEKADAU, SP – Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengingatkan warga pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),  tidak bertindak yang berdampak merusak demokrasi sehingga menimbulkan gejolak politik.

“Pilkades merupakan sarana pendidikan demokrasi bagi warga. Jauhi politik uang,” katanya, saat kegiatan Sosialisasi Pilkades di Aula Kantor Camat Belitang Hilir, Selasa (12/4).  serentak di 19 desa, di tiga kecamatan

Aloysius memaparkan
pilkades   akan dilaksanakan serentak pada  19 desa, di tiga kecamatan . Dia meminta warga memanfaatkan momentum pilkades sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan

Wabup Alosius menekankan para camat sebagai perwakilan pemerintah daerah, dapat memberikan pemahaman kepada warganya agar berdemokrasi dengan benar.

Selain itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Desa (BPMKBPM) juga diminta untuk mensosialisasikan proses serta tata cara pilkades.

Pilkades menurutnya untuk memperkuat partisipasi warga dalam konsolidasi demokrasi. Selain itu, juga sarana pemersatu.  “Warga merupakan subyek untuk menentukan figur pemimpin di desa bukan sebagai obyek yang mudah dipengaruhi,” jelasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa Pemerintah Desa (BPMKBPM) Bayu Dwi Harsono menyatakan, euforia warga di era reformasi berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah desa.

“Ruang demokrasi yang luas tanpa pendidikan politik sering menimbulkan kericuhan yang memunculkan isu kekerasan dan penyimpangan atas nilai-nilai demokrasi ketika pelaksaaan pilkades,” paparnya.

Maka itu, dia juga meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting mengawal mekanisme dan proses politik tersebut. BPD dituntut dapat mengontrol pemerintahan desa yang nantinya terpilih usai pilkades.

Kehadiran BPD telah membuat desa semakin hidup, karena adanya keseimbangan sistem pembagian kekuasan antara kepala desa dan parlemen desa. “Kekuasaan kades yang dulunya absolut dan sentralistik, perlahan dinamis,” pungkasnya. (akh/and)