Puluhan Pekerja Kontrak PT MPE Mengadu ke DPRD Sekadau

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1379

Puluhan Pekerja Kontrak PT MPE Mengadu ke DPRD Sekadau
Sejumlah pekerja sawit PT MPE Sekadau ketika berada di Kantor DPRD. (SUARA PEMRED / AKHMAL SETIADI MUSRAN)
SEKADAU,SP – Lima puluhan pekerja kontrak PT Multi Prima Entakai (MPE) atau PHS divisi lima dan delapan, Rayon Nanga Gonis, Desa Merapi, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (18/4).

Mereka mengadukan tindakan perusahaan yang dianggap tidak pro terhadap pekerja. Kebijakan yang dibuat, sepihak dan sangat memberatkan. Seperti pemberlakuan berbagai denda oleh perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. “Sudah ada pemberitahuan, tapi ini sangat memberatkan kami. Apalagi gaji hanya Rp 1,3 juta,” ujar satu di antara pekerja, Sumardi (25) yang sangat mengeluhkan kondisi tersebut.

Dia menuturkan, para pekerja kontrak rata-rata sudah mengabdi sampai belasan tahun. Tapi timbal balik yang diterima malah merugikan. “Kadang gaji saja tekor untuk membayar denda,” tuturnya.

Pekerja lainnya, Zainudin Saleh (45) menimpalkan, pemberlakuan penalti atau denda sudah diberlakukan sejak lama. Setiap hari, ada target yang ditentukan perusahaan ketika memanen sawit yaitu 120 tandan.

“Kalau tidak mencapai target, uang makan kami tidak dapat. Kami sering menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan tapi tidak ada tanggapan,” timpalnya.

Dia dan pekerja lain berharap, pertemuan dengan legislatif ini dapat menghasilkan pemecahan persoalan. “Tentu kami berharap setelah menyampaikan nasib kami kepada dewan, upah kami sesuai UMK yang ada,” harapnya.

Sementara itu, Herman A Bakar, Ketua Komisi C DPRD Sekadau, dijumpai usai dengar pendapat mengatakan, ada berbagai tuntutan yang disampaikan oleh pekerja. Seperti jika dalam enam hari pekerja tidak masuk, akan didenda sebesar Rp 100 ribu per hari dan uang bonus mingguan hilang.

“Sedangkan kalau izin akan dipotong sebesar Rp 85 ribu per hari. Selain itu, brondol (buah yang gugur dari tandan) tidak dipungut akan didenda Rp 1000 per butir,” ungkapnya.

Selain itu, para pekerja juga berkeberatan dengan kata-kata ‘haram’ yang dipakai dalam membuat larangan. Kemudian, pekerja yang sudah bekerja lima hingga belasan tahun tidak diberikan asuransi kecelakaan kerja.

Setelah mendengar langsung keluhan, Herman mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dia kaget dengan denda yang diberlkaukan. “Di luar perkiraan, misalnya denda brondol yang tidak dipungut Rp 1000 per butir. Sedangkan perusahaan menerima brondol satu karung hanya Rp 2000. Bahkan ada pekerja yang dibayar satu bulan hanya Rp 300 ribu,” ucapnya.

Guna memecahkan permasalahan tersebut, nantinya dewan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat baik dengan eksekutif maupun pihak perusahaan.

“Sekadau patut berbangga karena masalah perkebunan hampir tidak ada dan berjalan kondusif dan jika ada masalah, bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau permasalahan ini terus dibiarkan tentu akan rawan dan menyangkut kamtibmas,” katanya.

Pihaknya berharap kebesaran hati pihak perusahaan agar para pekerja diperlakukan secara manusiawi. Terlebih, para pekerja khususnya pemanen, beresiko tinggi kecelakaan kerja.

“Pemanen ini menggunakan alat yang tajam dengan pohon yang tinggi tentu resiko kecelakaan kerjanya sangat tingggi. Sudah sewajarnya perusahaan memperhatikan itu,” jelasnya. 


Lapor ke Dinsosnaker

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, Suhardi mengatakan, sangat terbuka kepada tenaga kerja agar bisa melaporkan kejadian yang merugikan.

“Kita tidak akan gegabah menyikapinya. Selama ini pekerja tidak pernah melaporkan keluhan terhadap perusahaan kepada kita. Apa-apa pasti larinya ke dewan. Kita malah takutnya dipolitisir,” jelasnya.

Jika itu terjadi, menurutnya tidak menutup kemungkinan pekerja atau warga bisa terprovokasi. Oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dia mengutarakan, akan meneliti terlebih dahulu beberapa aspirasi yang telah disampaikan pekerja kepada dewan.

Di antaranya terkait belum disertakannya pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.  “Kita tidak tahu apakah itu pekerja kontrak atau tetap. Berapa lama dia bekerja itu, tentu harus diteliti masalah ini. Sebenarnya pekerja bisa laporkan ke kita secara resmi. Nanti jika sudah masuk laporannya, akan dimediasikan,”ungkapnya. (akh/and)