DPRD Sekadau: Empat Desa Penuhi Syarat Pemekaran

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1342

DPRD Sekadau: Empat Desa Penuhi Syarat Pemekaran
Renovasi Keraton Kusuma Negara Kabupaten Sekadau di kampung Sungai Bara', Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir mulai terlihat rampung. (Suara pemred / akhmal setiadi musran)
SEKADAU, SP – Pemkab  Sekadau akan  melakukan pemekaran desa di sejumlah kecamatan. Dari 19 usulan pemekaran, setidaknya ada 4 desa yang akan segera direalisasikan.

Sebelumnya, pemekaran ini juga sudah dilaksanakan di Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak tiga desa. 
"Ada 19 berkas usulan pemekaran desa yang terdiri dari semua usulan itu ada di setiap kecamatan. Dan kemudian informasi ada 4 memenuhi syarat," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sekadau, Subandrio, Rabu (5/5).

Menurutnya, baik secara pribadi, fraksi maupun komisinya mendukung rencana tersebut. Dia sangat menganjurkan warga yang mengajukan pemekaran. Sebab hal ini akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri.

"Mempercepat pembangunan di desa itu sendiri. Serta menunjang pemerintah kabupaten. Karena dana dari pusat ada untuk desa. Jadi, silahkan warga mengusulkannya. Di Sekadau masih 87 desa hingga saat ini," ucapnya.

Dia menyarankan, serta mengimbau pemerintah melalui bagian pemerintahan desa untuk menampung rencana pemekaran, agar pihaknya bisa merancang peraturan.

"Eksekutif melalui bidang terkait bisa merancang perda, tentang persiapan pemekaran desa," jelasnya.


Sebelumnya,  pemekaran telah dilakukan di Kecamatan Sekadau Hilir. Yakni Desa Timpuk dimekarkan menjadi dua desa dan Landau Kodah menjadi satu desa.

Camat Sekadau Hilir, Hermanto mengatakan, pembentukan panita pemekaran sudah sejak 5 tahun lalu. Saat ini, tinggal menunggu keputusan untuk mengesahkannya yang telah diajukan itu.

Mengenai syarat untuk melakukan pemekaran desa, di antaranya minimal dua dusun dengan jumlah penduduk 1500 jiwa.

“Pemekaran desa tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Salah satu syaratnya yaitu jumlah penduduk yang dimungkinkan suatu wilayah bisa melakukan pemekaran,” ujarnya.

Saat ini kecamatan tersebut sudah menjadi 17 desa. Sementara desa – desa yang telah dimekarkan, masih menggunakan nama desa persiapan sebelum namanya tersebut disahkan. “Tentunya kami sangat mendukung, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dengan adanya pemekaran ini, Tokoh pemuda Sekadau, Anong (28) mengatakan, akan mempermudah warga dalam kepengurusan administrasi.

"Dimekarkan tentu banyak faktor, ada juga ingin mudah mengurus adminitrasi, akses mudah, dan pengajuan warga daerah sudah layak jadi desa," ujarnya.

Sejauh ini dia melihat, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemekaran. Desa yang mengukan telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan secara administrasi, sosial, dan geografis. Kecil kemungkinan pengajuan ditolak.

"Dengan begitu desa maju. Nantinya berujung kemakmuran serta kesejahreraan. Bahkan kalau perlu ada ratusan desa ke depannya. Maka akan membuat kabupaten ini semakin maju," pungkasnya.


Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Desa (BPMKBPM) setempat, Bayu Dwi Harsono mengatakan, terkait empat desa pemekaran itu masih di bawah ranah pemerintah kabupaten.

"Pemekaran tentu harus menyesuaikan dengan peraturan. Yang belum itu sesuai dengan persyaratan sesuai peraturan," ujarnya.

Dia menjelaskan, persyaratan pemekaran berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, termasuk di dalamnya menjelaskan tentang persiapan pemekaran.

"Di antara yang harus dilengkapi adalah batas wilayah. Peta desa dan sebagainya," ujarnya.


Sementara itu terkait akan dilaksanakannya pilkades serentak, dia menambahkan, sudah harus  membentuk kepenitiaan. (akh/and)