Dua Bidan Puskesmas Sekadau Hilir Terancam Dipecat

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 3556

Dua Bidan Puskesmas Sekadau Hilir Terancam Dipecat
ILUSTRASI (ANTARAFOTO)
SEKADAU, SP – Akibat terbukti mengabaikan tanggung jawabnya, dua bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau terancam dipecat.

Mereka dilaporkan pihak puskesmas ke dinas kesehatan setempat, supaya diberikan sanksi tegas lantaran telah melanggar disiplin kerja sekaligus mengabaikan surat peringatan (SP).

Kepala Dinkes, Wirdan Mahzumi membenarkan tindakan indisipliner dua PNS tenaga kesehatan tersebut. Pihaknya bahkan telah memproses aduan dari kepala puskesmas yang bersangkutan. "Ada dua bidan PNS dalam proses penjatuhan displin berat. Karena sesuai laporan dari kepala puskesmas yang bersangkutan melalaikan tugasnya," ujarnya, Senin (23/5).

Kedua bidan itu, satu di antaranya merupakan warga asli Sekadau. Sementara yang lainnya, berasal dari luar daerah.
Wirdan menyatakan, mereka terbukti melanggar disiplin seorang PNS. Ini berdasarkan laporan absensi, yang mencatat ketidakhadiran keduanya saat berdinas dalam beberapa bulan terakhir.

Sesuai prosedur, Dinkes juga telah mengeluarkan peringatan. "Setelah laporan itu, kita layangkan surat peringatan 1,2, bahkan 3. Namun tidak ditanggapi. Kami sampaikan ke BKD, lalu bersama Inspektorat melakukan pembinaan dan berujung sidang sanksi,” bebernya.

Sampai saat ini, Wirdan masih menunggu hasil dari tindak lanjut Inspektorat. Atas kejadian ini, dia berharap tidak ada lagi PNS lainnya yang berlaku seperti itu.
"Kami mengimbau petugas puskesmas dan PNS di dinkes pada umumnya agar tidak mengulang kejadian serupa. Hal ini cukup disayangkan, sebab di sisi lain, tenaga kesehatan khususnya bidan sangat diperlukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat daerah ini, Rasihan menerangkan kedua bidan tersebut bolos kerja selama kurang lebih 40 hari lamanya.  ?
Berdasarkan kajian deskripsi kasus, berawal dari pihak Dinkes yang mengadu langsung ke BKD Sekadau untuk menindaklanjuti PNS bermasalah tersebut.

 Menyusul pihak BKD kemudian menyurati bupati. Selanjutnya, surat penugasan kemudian masuk ke Inspektorat, sehingga dibuatkan sebuah rekomendasi. “Ada sanksi ringan dan berat. Tentu hal itu diukur dari tingkat kesalahan. Ditindak sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” ungkap Raihan.

Sementara terkait kewenangan keputusan sanksi, oleh tim penjatuhan disiplin kepegawaian di BKD. Hasil putusan itu akan diserahkan kepada bupati. “Apakah PNS yang bermasalah turun pangkat, berhenti, atau mutasi,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak BKD belum dapat ditemui untuk dimintai tanggapannya terkait perkembangan berkas kasus pelanggaran profesi ini.


Wakil Ketua Komisi C  DPRD Sekadau, Damre Sepejo mendesak pemerintah daerah memecat kedua bidan bermasalah. “Jika PNS bekerja sangat buruk dan melanggar displin, tentu harus ditindak tegas. Karena tenaga kesehatan saat ini sangat diperlukan. Kalau sudah begini, pelayanan ikut terganggu," tegasnya.

Dia menyesali tindakan PNS yang mengabaikan tanggung jawab. Lebih baik diberhentikan, dan diganti tenaga dari lulusan bidan maupun perawat di Sekadau yang lebih serius bekerja membangun daerah. "Dinkes supaya terus mendata rapor kinerja setiap PNS nya,” pintanya.

Damre juga mengutuk perbuatan PNS yang tidak mendukung program pemerintah. Selain itu, dia juga menyinggung sikap Dinkes yang lebih memberdayakan PNS dari luar daerah Sekadau. (akh/and/sut)