Langganan SP 2

Peredaran Pupuk Oplosan di Sekadau Diduga Masih Berlangsung

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 733

Peredaran  Pupuk Oplosan di Sekadau Diduga Masih Berlangsung
ILUSTRASI PUPUK ILEGAL (m.tempo.co)
SEKADAU, SP – Distributor pupuk oplosan diduga masih merajalela di Kabupaten Sekadau.  Demikian komentar sejumlah warga yang sebagian besar petani secara terpisah di Bumi Lawang Kuari, Kamis (2/6).  
Menurut Dono, warga setempat, penangkapan distributor pupuk oplosan berinisial BH oleh Polres Sekadau belum lama ini diibaratkan menghadapi fenomena gunung es.  

"Hanya bagian kecilnya yang muncul ke permukaan, tapi di bawahnya banyak.  Hal ini juga jelas akibat kurangnya pengawasan dari pemda," tegas Dono.


  Dono menyarankan supaya aparat harus lebih waspada karena penjualan pupuk ilegal ini diyakininya  masih saja berlangsung. "Distributor pupuk yang tertangkap ini kan sudah beroperasi lumayan lama. Hitung saja berapa perputaran uang yang telah dihasilkan oleh pihak yang mempunyai pupuk itu," tambahnya.  

Karena itu Dono mengimbau Pemkab Sekadau lewat instansi terkait supaya lebih intens  melakukan pengawasan dan pengecekan terkait peredaran pupuk tersebut.
"Bukan berarti sindikat itu hilang setelah ada yang tertangkap. Bisa jadi ada cabang bahkan kaki-kakinya yang masih berkeliaran,"pungkasnya. 

Sementara itu,  Isdianto, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Sekadau menegaskan,  dalam konteks  pupuk maka  dinas pertanian yang menanganinya.
  Namun, menurut Isdianto,   pihaknya akan segera menindak sekaligus menelusuri di lapangan.

"Siapa pemiliknya, nanti kita akan beri teguran keras,  dan juga kami akan konsultasi dengan pengawas pupuk," ujarnya. 
  Sebenarnya, tambah Isdianto,  semua distributor pupuk harus membuat laporan ke pihaknya setiap bulan. Umpamanya,  terkait proses penyaluran pupuk.  "Laporan rutin tiap bulan itu wajib hukumnya,"pungkasnya.

Sebelumnya, Sat Reskrim Polres Sekadau berhasil menangkap BH. Tersangka ditahan akibat menjual pupuk tidak sesuai dengan standar yang tertera pada kemasan alias palsu.

Kasat Reskrim Polres Sekadau,  AKP K Purba menegaskan,  BH ditangkap berdasarkan pengembangan kasus sejak April lalu menyusul tertangkapnya seorang penjual pupuk oplosan.
  Purba menyatakan,  dari pengembangan kasus tersebut dan juga berbekal dari informasi masyarakat, pihaknya berhasil menangkap BH, sang pemilik yang berdomisili di Kota Pontianak.

“Sebelumnya sudah ada masyarakat yang tertipu atas pupuk palsu ini. Dari informasi yang kita kumpulkan, dan bukti yang cukup serta mengetahui lokasi tempatnya, maka kami langsung menyita pupuk palsu yang masih ada di toko pemilik,” ujar Purba.
 

Menurutnya,  awalnya seorang warga mengadu ke Polres Sekadau soal penipuan yang dialaminya pada September 2015. Si pelapor mengaku  membeli pupuk dengan jumlah banyak dari  BH.


Namun saat pupuk tersebut tiba, pelapor curiga karena pupuk tersebut tidak sesuai dengan mutu yang tertera di kemasan. “Dari laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan dengan mengampil sampel dari pupuk yang dipesan oleh pelapor untuk dilakukan uji lab," jelasnya.
  Menurut Purba, sampel pupuk tersebut diuji di kantor X  Baristand Industri Pontianak. "Hasilnya, pupuk yang dibeli pelapor tidak sesuai dengan mutu yang tertera di kemasan,” katanya.  

Selanjutnya pada 18 Mei lalu,  tambah Purba, pihaknya melakukan pengecekan ke toko distributor pupuk milk BH di Jalan l Merdeka Barat KM 2, Desa Sungai Ringin,  Kecamatan Sekadau Hilir. Dari pengecekan, ditemukan  433 karung pupuk KCL dan 203 karung pupuk NPK Plus, yang diduga sama dengan sampel yang telah diuji.

Ditegaskan, pupuk yang berjumlah hampir  empat ton tersebut langsung diamankan ke gudang barang bukti Polres Sekadau. Atas perbuatan itu, BH dijerat pasal 62 jo pasal  l 82 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Ancaman hukumannya maksimal lima tahun,” tegas Purba. 

 Optimalkan Pengawasan

KEPALA Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Sekadau, Mores mengaku sangat menyayangkan beredarnya pupuk oplosan. Dinas teknis dimintanya  harus  lebih peka terkait perdagangan produk ilegal itu.

"Sebaiknya secara rutin dinas teknis mengadakan pembinaan ke lapangan melalui kelengkapan struktur organisasinya. Dan mungkin hal ini harus didalami lagi agar aktivitas-aktivitas gelap tidak terjadi lagi,"ujarnya.

Ditegaskan, sebagai pihak yang mengeluarkan izin usaha, maka sebelum administrasi itu dijalankan, tentu dinas perdagangan sebagai pihak berwenang mengeluarkan izin dagang pupuk, tentu berkoordinasi dengan dinas pertanian.

"Jika administrasi sudah diurus di dinas teknis, maka setelah ada rekomendasi dari mereka,  kami langsung mengeluarkan izin sesuai rekomendasi yang benar-benar tidak melanggar aturan,"pungkasnya. (akh/pat/sut)