Anggota DPRD Sekadau Minta BPN Minimalisir Calo

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 925

Anggota DPRD Sekadau Minta BPN Minimalisir Calo
ILUSTRASI (net)
SEKADAU – Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sekadau, Damre Sepejo meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menggencarkan sosialisasi pembuatan sertifikat tanah kepada warga. Ini bertujuan untuk meminimalisir keberadaan calo.

"Kita sangat mendukung apa yang telah disampaikan kepala BPN, tentang jangan pakai jasa calo untuk buat sertifikat," ujarnya, Rabu (8/6).

Dalam pelaksanaannya, kata Damre, BPN jangan mempersulit pemohon. Sedapat mungkin agar warga diberikan kemudahan ketika akan mengurusnya.

"Karena warga belum banyak mengerti mekanisme pembuatan sertifikat. Kondisi ini bisa dimanfaatkan para calo-calo," imbaunya.

Menurutnya, pihak keamanan juga ikut andil dalam hal ini. Terutama jika calo yang memungut biaya mahal kepada warga. Tentu ini termasuk pemerasan.

BPN ditekankan untuk memproses sertifikat secepatnya. “Karena tanah warga kita banyak yang belum bersertifikat,” ujarnya.
Dia meminta, pembagian sertifikat juga langsung diserahkan kepada pemilik. Tidak  dititip atau melalui perantara. “Sebab kita tidak mau hal-hal yang tidak baik terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, tidak terlepas dari penggunaan jasa calo. Usut punya usut, jasa calo itu dilakukan lantaran warga enggan mengurus sertifikat secara mandiri.

“Untuk itu, kami minta kepada warga agar mengurusi sendiri. Biar tidak menggunakan jasa calo,” ujar Kepala Kantor BPN Sekadau, Syahrannur.


Menurutnya, pengurusan melalui calo menimbulkan dampak negatif. Misalnya, terputusnya informasi dari BPN secara resmi kepada pemohon. Sebab, bukan tidak mungkin informasi yang disampaikan oleh  calo tersebut tidak akurat.

“Misalnya tentang berapa lama proses penerbitan itu. Takutnya nanti BPN yang dibilang memperlambat. Padahal bisa saja ada kendala dalam pemberkasan yang dimohon itu,” tegasnya.


 Dia mengutarakan, masih banyak warga beranggapan jika sudah dilakukan proses pengukuran, maka pemberkasan sudah selesai. Padahal, masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat.

Kewajiban itu, di antaranya membayar Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNBP) yang disetorkan langsung ke kas negara. Pembayaran itu sendiri, dilakukan paling lambat dua hari setelah sertifikat yang dimohon mendapat nomor registrasi.

“Jika melewati batas waktu, tentu akan diregister ulang. Ini yang menjadi permasalahan, yaitu butuh waktu yang lama lagi,” ucapnya.

Dikatakannya, nomor register sendiri didapat setelah pemberkasan pembuatan sertifikat yang dinyatakan lengkap dan didaftarkan ke BPN Pusat. Di sisi lain, dengan menggunakan jasa calo tidak ada transparansi biaya.

“Bisa jadi biaya yang diminta calo tidak sesuai ketentuan. Sementara BPN yang disalahkan, untuk itu kami tidak menyarakankan pemohon menggunakan jasa calo,” tandasnya.
  
Langkah Antisipasi

Tokoh pemuda Sekadau, Dono menekankan agar warga pengurus sertifikat tanah, tidak melalui calo. Hal ini perlu dilakukan sebuah langkah untuk antisipasi pula.  Sebelum warga pemohon justru menelan kerugian.
"Karena kita kasihan melihat warga. Selain dimanfaatkan calo, juga tidak tahu aturan pembuatan sertifikat. Ini menjadi kesempatan mereka (calo),” ujarnya.

Dia menyarankan, agar semua pihak bisa bertugas dengan baik. Dapat pula melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan lainnya.

"Maka pengetahuan warga akan cerah. Dan tahu tata cara pembuatan jika itu dimaksimalkan," jelasnya. (akh/and)