Bupati Sekadau Minta Kades Pahami Administrasi Desa

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 1009

Bupati Sekadau Minta Kades Pahami Administrasi Desa
ILUSTRASI (merdeka.com)
SEKADAU, SP – Dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan desa yang baru saja mengemuka di Desa Nanga Taman, Kecamatan Naga Taman Kabupaten Sekadau, tak pelak membuat banyak warga di sejumlah desa khawatir hal ini bakal terjadi di daerahnya.

Para kades diminta supaya benar-benar bekerja untuk warga. Serta tidak mementingkan kepentingan pribadi sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindak penyelewengan tersebut. Seorang mantan kades di salah satu desa, yang enggan disebut namanya mengungkapkan, banyak faktor terjadinya penyelewengan.

Seperti proses adminitrasi, yang kemudian dapat membuat proses proyek-proyek desa yang tidak masuk akal. Dia menyarankan, setiap kades dan pihak pemdes seharusnya mengontrol pengeluaran anggaran desa yang dikeluarkan kades.

"Jadi maksudnya, setiap termin pengeluaran DD dan ADD ada peraturan pengeluarannya, agar penyimpangan tidak terjadi dan bisa saja sistem ini teratur," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sekadau, Rupinus ditemui usai membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa tahun 2016, di Aula Kantor Bupati, Rabu (15/6) pagi, meminta seluruh aparatur desa mengerti cara mengelola keuangan yang baik dan benar.


Terlebih saat ini dana yang dikucurkan pemerintah cukup besar. Untuk itu perlu ada panduan tata cara pengelolaan keuangan desa yang benar.

“Kalau dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan semua kades berpedoman pada peraturan perundang-udangan yang berlaku, maka kades bebas dari masalah hukum," ungkapnya.

Rupinus juga meminta supaya aparatur desa juga mengerti administrasi pemerintahan. Sebab kesalahan bukan hanya pada penggunaan dana desa. Tetapi bisa juga dari administrasi yang tidak baik.

"Jangan ada lagi saya dengar ada kades yang berurusan dengan hukum karena dana desa dan kesalahan administrasi,” pintanya.


 Wakil Ketua Komisi A DPRD Sekadau, Subandrio mengatakan, pihaknya menyambut baik sosialisasi ini.

"Diharapkan perangkat desa bisa memahami dan menjalankan dengan baik. Saya melihat persoalannya di SDM saja memadai atau tidak mengelola anggaran tersebut, karena dari segi petunjuk  sudah ada dan jelas," ujarnya. (akh/and)