Pidana Anak, KBP3A Sekadau Lakukan Upaya Diversi

Sekadau

Editor sutan Dibaca : 706

Pidana Anak, KBP3A Sekadau Lakukan Upaya Diversi
ILUSTRASI Kebiri (chirpstory.com)
SEKADAU, SP – Kasus kekerasan terhadap anak di Sekadau masih terus terjadi. Seperti diketahui bahwa Polres setempat sedang menangani delapan kasus kekerasan terhadap anak yang sudah masuk tahap dua.

Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sekadau, Elsa Setyaningsih mengaku melakukan upaya diversi.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada pasal 5 ayat 3 menegaskan  bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.


“Diversi dilakukan setiap tahap. Ada mediasi juga, tergantung kesepakatan kedua belah pihak,” ujar Elsa saat ditemui Suara Pemred, kemarin.

Elsa menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut mulai dari pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul, pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba hingga penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Ini memang seperti fenomena gunung es. Memang beberapa di antaranya tidak sampai ke permukaan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” ucapnya.

Kasus yang melibatkan anak, kata Elsa, baik sebagai pelaku maupun korban, harus diperlakukan sebagai anak. Anak tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa.

Elsa mengaku, pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

  
Di tujuh kecamatan di Sekadau, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kampanye anti kekeraan terhadap anak dan perempuan.

“Kami juga melakukan pendampingan terhadap kasus yang melibatkan anak. Bahkan, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami melibatkan pihak kepolisian,” jelas mantan Kepala Puskesmas Sekadau Hilir itu.

Menurut Elsa, perlu psikolog untuk menangani kasus yang melibatkan anak maupun perempuan. Hal ini penting terlebih untuk memulihkan psikologi, sehingga tak menjadi trauma yang berkepanjangan.

“Psikolog belum ada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga belum punya,” ungkapnya.

Sementara Ketua Pokja Data dan Informasi KPAID Kalimantan Barat, Alik R Rosyad mengatakan, tidak semua kasus kekerasan terhadap anak terpantau di Kalbar. Untuk itu, upaya preventif harus lebih dioptimalkan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi.

“Kekerasan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, belum menjadi fenomena gunung es. Tapi berpotensi untuk terus terjadi,” ujarnya.

Menurut Alik, keberadaan KPAID sangat diperlukan di daerah. Hal itu untuk menjadi salah satu jawaban terhadap kebutuhan tersebut.

  
“Di Sekadau memang belum ada KPAID. Di beberapa kabupaten lain ada. Tentu harapannya secepatnya bisa dibentuk di Sekadau, bila diperlukan kami siap memberikan asistensi,” pungkasnya. (akh/bah)