Dinas Pendidikan Sekadau Dukung Sekolah Lima Hari

Sekadau

Editor Kiwi Dibaca : 356

Dinas Pendidikan Sekadau Dukung Sekolah Lima Hari
ilustrasi
SEKADAU, SP - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Djemain Burhan mengatakan terkait adanya aturan pemerintah pusat di bidang pendidikan yang memberlakukan sekolah sampai lima hari merupakan kebijakan dengan melihat kondisi ke depan. "Menurut saya sekolah lima atau enam hari tidak jadi masalah,” kata Djemain, saat ditemui Suara Pemred, Selasa (13/6).

Dia melanjutkan, yang menjadi esensinya adalah proses belajar mengajar dan memaksimalkan materi yang disampaikan kepada siswa-siswi. ”Supaya mereka menjadi mengerti dan bisa menerapkan apa yang diberikan ilmu oleh tenaga pendidik," ujarnya.

Terkait aturan, memang pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri tentang Sekolah Lima Hari. Namun pihaknya tentu sedang menunggu petunjuk-petunjuk teknis bagaimana penerapannya dari pemerintah pusat. "Kita sudah baca aturan itu, tapi tindak lanjut seperti juknis belum ada, tentu kita masih menunggu," ungkapnya.

Terkait penerapan, kalau dilihat pemberlakuan memang untuk semua sekolah kecuali sekolah yang berkebutuhan khususnya seperti SLB, RA, Paud, dan lainnya. "Kita lihat dalam aturan penerapannya akan dilakukan pada ajaran baru 2017 - 2018. Intinya kita yang setingkat kabupaten melihat ini tentu apa yang menjadi kebijakan pusat tentu kita ikuti jika semua aturan sudah siap kita juga harus siap," imbuhnya.

Dikatakan dia, untuk saat ini pihaknya akan melakukan proses sosialisasi kepada sekolah dan orangtua. "Permen ini kita sampaikan ke sekolah-sekolah agar mereka siap-siap walaupun belum ada petunjuk lebih lanjut terkait sekolah lima hari ini," pungkasnya. Hal serupa disampaikan Albinus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Sekadau, ia mengatakan, saat ini memang sedang menunggu juknis dari kementerian.

 "Jika ada juknis tentu nanti akan ada keputusan pemerintah kabupaten terkait hal ini. Dan baru bisa dieksekusi," ungkapnya. Albinus yang juga kepala SMP Negeri 1 Sekadau Hilir itu menyarankan, dalam prosesnya nanti itu tergantung masyarakat pembelajarnya.

Karena begini, jika ini diterapkan kepada semua tentu akan berdampak positif dan negatif, misalkan di kampung, mereka tentu tidak sarapan di sekolah, karena tidak semua sekolah menyediakan kantin makan, saat ini hanya ada kantin minum dan makan kue saja. Jika diterapkan di sekolah kota itu sangat memungkinkan karena dari sisi fasilitas dan jumlah siswa sangat banyak jadi bisa diterapkan.

“Dan kami siap untuk melaksanakan apapun keputusan pemerintah pusat," tegasnya. Mulyadi Alip Anggota Komisi C DPRD Sekadau mengatakan, pihaknya tentu sangat mendukung program pemerintah selagi itu memang kebutuhan masyarakat.

"Tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah, dan tentu nanti akan berdampak. Terutama kesiapan daerah dan menyesuaikan daerah," ucapnya. Ia berharap pemerintah daerah sebelum petunjuk teknis itu tentu melakukan sosialisasi kepada orangtua dan sekolah, agar mereka memahami terlebih dahulu isi konsep Permen itu. (akh/ang)