Kepala Desa Diminta Tidak Takut Kelola Dana Desa

Sekadau

Editor Kiwi Dibaca : 477

Kepala Desa Diminta Tidak Takut Kelola Dana Desa
ilustrasi
SEKADAU, SP – Anggota DPR RI Sukiman berharap penyaluran Dana Desa dan pengelolaannya harus sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Selain itu kepala desa diminta tak khawatir dalam melakukan pengelolaan karena itu untuk pembangunan di desa.

“Dalam membahas Undang-undang Desa sudah dipikirkan soal keresahan itu. Maka dari itu DPR telah mengundang Kejaksaan Agung dan Polri untuk membahas batas wewenang kepala desa,” kata Sukiman di Sekadau, Senin (21/8). Anggota Badan Anggaran di DPR RI itu mengatakan, perlu adanya dispensasi dan pertimbangan bila ada kekeliruan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa. Bukan otomatis bila ada kekeliruan langsung berhadapan dengan penegak hukum.

“Perlu adanya pertimbangan, ada keringanan dan toleransi, kalau kekurangan sana-sini soal administrasi saya pikir itu bisa diperbaiki, bisa disempurnakan. Tapi kalau menggelapkan atau melarikan itu soal lain,” ucapnya. Ia menjelaskan, penganggaran Dana Desa baru dimulai pada 2015 maka perlu waktu yang cukup lama untuk menata pemerintahan desa.

“Bahkan belum semua pemerintah daerah mendapatkan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya tidak semudah itu tata kelolanya,” beber dia. Ia menyakini penegak hukum bijak dalam masalah tersebut. Menurutnya, perlunya memberikan perhatian dan pembinaan tidak serta-merta dilakukan penegakan hukum.

“Harapan kami pengelolaan Dana Desa mendatangkan manfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Bukan lantas membuat mereka khawatir dan takut yang berlebihan,” harapnya. Sementara itu, Direktur Dana Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Putut Hari Satyaka menuturkan, untuk mekanisme penyaluran dana desa dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu 60 persen tahap pertama dan 40 persen tahap kedua.

Namun, ia enggan menanggapi tentang adanya rencana kenaikan Dana Desa tahun 2018 mendatang. Ia berharap, setiap daerah bisa menyampaikan laporan tepat waktu dan transfer bisa dilakukan tepat waktu ke daerah. Sehingga setelah tujuh hari daerah bisa transfer ke rekening kas desa. “Sehingga dengan adanya transfer tersebut pembangunan bisa berjalan dengan baik,” kata dia. (akh/ang)

Komentar