Langganan SP 2

Lima Perusahaan Sawit di Sekadau Masuk Zona Merah

Sekadau

Editor hendra anglink Dibaca : 235

Lima Perusahaan Sawit di Sekadau Masuk Zona Merah
Ilustrasi. (SP)
SEKADAU, SP - Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) di Kalbar belum maksimal. Padahal, program itu merupakan pengawasan terhadap industri untuk taat pada peraturan lingkungan hidup.

Proper bertujuan mendorong industri menerapkan prisip ekonomi hijau. Yaitu, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat.

Bupati Kabupaten Sekadau Rupinus saat dikonfirmasi terkait adanya perusahaan yang masuk kategori zona merah di wilayahnya, mengatakan, tentu harus terus meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik.

"Saya berharap dengan adanya penilaian dari kementerian ini, membuat perusahaan di Sekadau harus terus menjaga lingkungannya dari hal-hal yang bersifat merusak,” ujarnya kepada Suara Pemred, Minggu (10/9).  

Apalagi penilaian itu merupakan bahan evaluasi kementerian, tentunya pihaknya akan melakukan hal-hal yang bersifat membangun.

Adanya data tersebut, Rupinus mengimbau kepada seluruh perusahaan perkebunan yang berusaha di wilayah Sekadau, harus menjalankan usahanya sesuai aturan, baik aturan lingkungan, pemerintah, bahkan aturan adat dari masyarakat sekitar.

"Saya mengimbau masyarakat sinergis dengan pemerintah dan masyarakat setempat, terutama menerapkan lingkungan yang baik,” ujarnya. Seperti, menyediakan lahan untuk menanam pohon dan lainnya, agar lingkungan menjadi baik dan berdampak mendapatkan penilaian Zona Emas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau dr Wirdan Mahzumi mengatakan, pihaknya selaku instansi teknis akan terus melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, terutama mengenai penerapan lingkungan hidup di wilayah perusahaan itu.

"Seperti melihat pengelolaan limbah, tempat penampung limbah, dan Amdal. Tentu ini akan kita awasi sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya dari instansinya saja yang menangani terciptanya lingkungan yang baik, namun ada juga instansi lain. Seperti, bidang perkebunan, bidang perekonomian, Pemerintah Desa, bahkan masyarakat adat.

Artinya, jika perusahaan berkomitmen memajukan perusahaan, tentu harus melihat dampak lingkungan. Selain itu, harus melibatkan pihak lain, agar program lingkungan yang baik itu, bisa terwujud dengan masimal.  

Evaluasi Perusahaan

Wakil Bupati Sintang, Askiman mengatakan, Pemkab Sintang akan mengevaluasi perusahaan di Kabupaten Sintang, khususnya terkait dengan Proper yang telah mengeluarkan hasil kajian lapangan, berkenaan dengan evaluasi  penilaian perusahaan yang meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaraan udara, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dari keseluruhan penilaian tersebut Proper memberi penilaian dengan zona merah, hitam, biru dan hijau. Kabupaten Sintang sendiri ada diantaranya perusahaan yang masuk dalam zona merah. Karena itu Pemkab berjaanji akan mempelajari hal tersebut agar kedepan tidak ada lagi perusahaan yang masuk dalam zona merah dan hitam.

“Kita akan pelajari rekomendasi hasil penilaian dari Proper, sebagaimana yang dimaksud dan termuat dalam lampiran, agar dapat kita lakukan evaluasi terhadap semua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri,” ujar Askiman.

Askiman berjanji akan memberi teguran, jika memang ada perusahaan yang membandel, dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga perusahaan bisa mengubah kinerja menjadi semakin baik, serta tidak mengabaikan peringatan yang sudah diberikan.

“Pertama-tama akan kita berikan teguran sebagai peringatan terhadap perusahaan yang dimaksud, untuk dapat mengubah kinerjanya menjadi semakin membaik. Termasuk jarak sempadan perusahaan dan industri dengan bibir sungai berkenaan dengan aktivitas mereka,” terang Askiman.

Ditanya terkait jika ada perusahaan yang tetap mengabaikan ketentuan dan peringatan yang diberikan, Askiman tegas mengatakan akan memberi sanksi tegas. Ada mekanisme sanksi yang diberikan, mulai dari teguran hingga diminta memperbaiki kinerjanya, serta mengatasi segala bentuk pelanggaran yang diisyarakatkan.

“Jika tetap mengabaikan teguran yang diberikan, bisa saja sampai pada pencabutan izin yang telah diberikan. Karena semua ini terlampir dalam izin yang diberikan,” pungkasnya.

Tindakan Tegas

Salah satu pimpinan Komisi IV DPRD Kalbar sekaligus Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan, setelah ditetapkannya lima perusahaan di Kalbar ke dalam zona merah melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), lantaran terindikasi tidak ramah lingkungan, harus segera disikapi oleh pemerintah daerah.

"Ini mesti ditindaklanjuti ketika sudah ada indikator ini. Tindakan tegas, saya rasa izinnya harus dihentikan dulu sampai dia memperbaiki dampak-dampak lingkungan tadi," ujarnya.

Ia menilai, tindakan penghentian atau bahkan pencabutan izin, agar pihak perusahaan tidak sekadar mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan faktor lingkungan dan lainnya.

"Berbahaya bagi lingkungan, termasuk manusianya juga," katanya.

Suyanto mengungkapkan, bila mau turun ke lapangan, bisa jadi perusaahan yang terindikasi mengindahkan faktor lingkungan, lebih dari jumlah tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah jangan dengan mudah mengeluarkan izin, tanpa melihat hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk menyangkut izin lingkungan.

Suyanto berjanji, akan menyampaikan masalah ini ke pimpinan DPRD Kalbar. Sedangkan di komisinya yang salah satunya membidangi lingkungan hidup, akan memanggil dinas terkait.

"Tentu akan saya panggil kepala dinasnya. Akan kita surati untuk menindaklanjuti hal ini. Dan kita akan meninjau langsung untuk melihat ke sana. Kita akan tanya dengan seluruh direksinya nanti," tegasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.892/MENLHK/SETJEN/STD.0/12/2016 tertanggal 6 Desember 2016, hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2015-2016, ada 284 perusahaan se-Indonesia, lima di antaranya perusahaan sawit yang berada di Kalbar.

Berdasarkan SK tersebut juga, ada sembilan perusahaan sawit belum menyerahkan dokumen penilaian mandiri, berdasarkan update 26 Mei 2017. (tim sp)