Tak Tertagih, Pemkab Hapus Piutang Pajak

Sekadau

Editor Tajil Atifin Dibaca : 369

Tak Tertagih, Pemkab Hapus Piutang Pajak
ilustrasi
SEKADAU, SP – Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Sekadau akan menghapuas piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan beberapa pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran. Kepala BPRPD Sekadau melalui Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB, Suparmo mengatakan, usulan penghapusan piutang pajak daerah tersebut sudah mendekati tahap final. Sebagai landasan hukumnya, sudah disiapkan regulasi setingkat peraturan bupati (Perbup) dan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

"Perbup nya sudah ditandatangani Pak Bupati," ujar Suparmo, Jumat (27/10).

Piutang pajak yang akan dihapus, kata Suparmo, hanya sampai tahun 2014 atau sampai kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan ke daerah.

Adapun nilai piutang pajak yang bakal dihapus senilai lebih kurang Rp10 miliar.
Suparmo menjelaskan, alasan utama pemutihan karena piutang tersebut nyaris mustahil tertagih. Ada banyak kendala yang menyulitkan proses penagihan piutang yang sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan sebelum Sekadau menjadi daerah otonomi baru.

"Yang paling menyulitkan adalah masalah data. Misalnya dulu wajib pajaknya aktif, sekarang sudah pindah, bangkrut, atau meninggal," terang Suparmo.

Meski akan dihapus, bukan berarti wajib pajak dapat dengan sengaja menghindari kewajiban. Wajib pajak yang merasa belum menyetor pajaknya disarankan untuk tetap melunasi kewajiban.

"Walaupun dihapus, tapi database wajib pajak tetap ada. Jadi misalnya ada wajib pajak yang memiliki piutang, tapi mau mengurus pajak yang baru, nanti pasti ketahuan," jelas Suparmo. (akh/jee)