Awasi Pelaksanaan Dana Desa 2018

Sekadau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 267

Awasi Pelaksanaan Dana Desa 2018
MOU – Guna mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa 2018 di Sekadau, pemerintah daerah dan Polres melakukan penandatanganan nota kesepemahaman di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/1). Penandatanganan itu dihadiri seluruh Kades, BPD dan Camat di Kabupat

Pemkab dan Polres Sekadau Tandatangani Nota Kesepahaman


Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa dengan Polres Sekadau, di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/1).

SP - Bupati Sekadau Rupinus mengatakan kepada para kepala desa (Kades), BPD dan camat untuk menekankan aparatur desa di Kabupaten Sekadau tidak takut dengan adanya pengawasan dari kepolisian. 

“Permasalahan bisa bersifat administratif dan hukum dalam proses pembangunan, disarankan Kades untuk tidak ragu berkonsultasi dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa,” kata Rupinus.

Anggaran dana desa untuk Kabupaten Sekadau berkurang dari sebelumnya Rp71 miliar menjadi Rp69 miliar. Hal ini disebabkan bertambahnya desa secara nasional, meski nilai dana desa secara nasional di tingkat pusat tetap sama.

“Dana desa ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari APBD daerah, sehingga per desa mendapatkan dana lebih dari Rp1 miliar per tahun,” ucapnya.
Kades diminta membuat perencanaan pembangunan, terutama pembangunan fisik. Agara tidak menjadi masalah kemudian hari.

Bayu Dwi Harsono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupten Sekadau mengatakan, langkah penerapan MuU ini telah sesuai dengan aturan.

“Di desa saat ini terbatas sumber daya manusia, dan perlu ditingkatkan dengan memberikan pengawalan terus-menerus. Pemkab terus memberikan pengawalan sesuai dengan Nawa Cita Presiden,” tukasnya.

Pengawalan di tingkat kelembagaan saat ini memberikan pendamping desa di tiap tingkatan, dengan harapan tidak terjadi penyimpangan saat pengelolaan dana desa. Untuk itu, diberikan pendampingan dan pengawalan melalui Polri, sesuai MoU di tingkat pusat oleh Kementerian Pedesaan, Kementrian Dalam Negeri dan Kapolri.

“Di dalam MoU diamanatkan adanya nota kesepahaman di masing-masing tingkatan sampai tingkat kabupaten/kota,” terangnya.

Ia menambahkan, maksud nota kesepahaman ini untuk pengawasan dan pencegahan penanganan permasalahan dana desa. Dengan tujuan terciptanya pengelolaan dana desa yang efektif, akuntabel, serta transparan.

Kapolres Sekadau AKBP Anggon Salazar Tarmizi mengatakan, pengawasan dana desa harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Pembagunan yang dilakukan harus searah, sesuai jangka pendek atau panjang, tidak melenceng dari arah pembangunan,” jelas Kapolres.

Kepolisian tidak mencari kesalahan Kades, akan tetapi melakukan pengawalan dana desa. Malah, pihaknya mendorong bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa.

“Kades tidak perlu takut menggunakan dana desa, asalkan perencanaan dalam penggunaan anggaran bagus. Gunakan anggaran dengan transparan dan jangan ada perilaku korupsi,” pesannya.

?Kepala Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir Abdul Hamid mengatakan, dengan adanya keterlibtan pihak kepolisian dalam rangka mengawasi dana desa tentu membuat lebih yakin dan percaya bahwa desa bisa menyerap anggaran yang diberikan pemerintah. 

"Tentu kami terus meningkatkan kualitas kerja kami dalam pengelolaan tersebut, dan tentu akan melibatkan Bhabinkamtibmas ketika melakukan musyawarah desa membahas tentang anggaran," ujarnya. (akhmal setiadi musran/ang)