Minggu, 20 Oktober 2019


Cakades yang Kalah Diminta Legowo

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 81
Cakades yang Kalah Diminta Legowo

Ilustrasi Pilkades

SEKADAU, SP – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau, menyesalkan munculnya kisruh dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa di Kabupaten Sekadau.

"Kita sesalkan ada pihak-pihak yang diduga tidak siap kalah dalam Pilkades ini," kata Abdul Hamid, Ketua Umum MABM Sekadau, kemarin.

Salah satu yang menjadi sorotan, yakni Pilkades di Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang. Kisruh Pilkades Menua Prama berawal dari pertarungan empat calon Kades dalam Pilkades desa tersebut.

Diketahui Pilkades Menua Prama telah berlangsung Kamis (3/10) lalu, dan cakades nomor urut 1 Suyatno unggul dalam perolehan suara diantara tiga calon lainnya yakni Lasarus, Benyamin Setyono dan Gad.

Namun hal tersebut ditolak oleh beberapa calon yang kalah. Adapun alasan gugatan dari cakades yang menolak dengan terpilihnya Suyatno dikarenakan Suyatno bukan warga asli Desa Menua Prama dan belum saatnya menjadi Kades periode tahun 2019-2025.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita. Mestinya mereka yang kalah harus siap kalah. Kalau masalah asli atau pendatang, itu bukan alasan. Yang penting prosesnya sesuai aturan," tegas Abdul Hamid.

Pria yang kerab disapa Anyang Jonok ini membandingkan hasil Pilkades Menua Prama dengan Pilkades di beberapa desa lainnya. Meski yang menang bukan penduduk asli serta bukan mayoritas, tetap bisa diterima hasilnya dengan baik.

Atas dasar itu, Abdul Hamid mendorong aparat keamanan memproses kasus ini dengan aturan yang berlaku. Ia berharap, pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Kabupaten Sekadau ditindak tegas.

"Kita juga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya. Jika tidak, ini akan merusak citra pemerintah Kabupaten Sekadau," tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Kabupaten Sekadau, Muhamdi. Ia memberikan pernyataan terkait kisruh hasil Pilkades di Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang.

"Kami berharap agar semua pihak mentaati setiap aturan yang berlaku dan komitmen dengan kesepakatan sebelum Pilkades. Khususnya kesepakatan mengenai setiap calon siap menang dan siap menerima kekalahan," kata Muhamdi.

Muhamdi menyatakan, siapapun yang terpilih berdasarkan hasil Pilkades yang resmi layak diakui. Sebab, Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Berkenaan dengan alasan calon terpilih bukan penduduk asli, hal tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, diantaranya hak untuk memilih dan dipilih," tegas Muhamdi.

Ia juga mengatakan, pada pemilihan kepala desa serentak tahun-tahun sebelumnya juga tidak sedikit calon yang bukan penduduk asli namun terpilih.

"Dan tidak dipermasalahkan mengingat pelaksanaan Pilkades berlangsung bebas, rahasia, jujur dan adil," ujarnya.

Karena itu, PJKB Kabupaten Sekadau meminta Pemkab Sekadau dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menyikapi persoalan serius ini.

"Mohon disikapi dengan tegas sepanjang pelaksanaan Pilkades telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," pinta Muhamdi.

Ia juga berharap apapun persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Sementara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Sekadau Fariduan menyatakan pihaknya mengecam oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah menciderai pesta demokrasi Pilkades beberapa waktu yang lalu.

"Kan sudah lolos pencalonan kenapa panitia tak gugurkan, setelah menang diributkan harus profesional dong ” tegas Iwan sapaan akrabnya.

Dikatakan dia, mengenai dasar hukumnya sudah jelas yaitu Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pilkades. Untuk itu kata dia, harus legowo dan menerima hasil demokrasi. Kalaupun mau menggugat, itu tepatnya pada masa sanggahan pencalonan kemarin, kenapa tidak digugurkan.

 "Jikalau memang anggapan mereka kandidat terpilih belum pantas untuk menjadi Kepala Desa 2019 – 2025 jangan setelah hasil memenangkan kandidat yang terpilih lalu yang kalah beranggapan tidak layak tidak lucu dong," tegas Iwan.

Secara hak politik, kata Iwan, yang memilih Kades adalah masyarakat desa setempat, bukan perwakilan warga tetapi pilihan dari hati nurani rakyat. Dirinya juga mengimbau dalam hal ini pihak panitia maupun Pemdes harus tegas terhadap aturan yang dikeluarkan oleh bupati tersebut.

"Untuk peran aktif aparat yang berwajib kami juga meminta agar menindak dengan tegas apabila ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu hingga menodai pesta demokrasi di Sekadau ini," tukasnya.

"Harapan kami semua peserta Calon Kades yang bertarung maupun tim Calon Kades bisa menerima hasil demokrasi karena masing-masing calon mewakili pemilihnya jangan sampai ada keributan, damai itu indah, perbedaan itu Indonesia," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPD Persatuan Orang Melayu (POM) Kabupaten Sekadau Gusti M Yani. Dia mengatakan pihaknya sangat prihatin atas kejadian ini.

"Saya belum pernah mendengar UU bahwa pemilihan Kades harus dimenangkan oleh suku asli di daerahnya. Negara kita ini negara demokrasi,  jadi setiap orang berhak atas dirinya untuk mencalonkan dan memilih dalam pesta demokrasi. Bagi yang terpilih semoga bisa amanah dan dapat membangun desanya untuk lebih maju ke depannya,"ucapnya.

Disampaikannya, bahwa pihak yang tidak terpilih harap legowo, karena secara formil setiap saksi calon sudah menandatangan hasil Pilkades, itu sah secara hukum.

"Kami dari Persatuan Orang Melayu (POM) meminta kepada penegak hukum dan Pemda untuk bertindak tegas kepada oknum-oknum yang mencoba menodai  dan melakukan propokasi yang berdampak negatif dalam jalannya pilkades. Dan saya sangat mendukung penuh keputusan pilkades berdasarkan Undang-undang yang berlaku," tukasnya.

“Jika masalah adat istiadat, setiap desa memilki pengurus adat yang merupakan suatu unsur yang di naungi oleh kepala desa, jadi bukan suatu alasan untuk menolak hasil dari keputusan pilkades tersebut. Junjunglah persatuan dan kesatuan negara kita yang berasaskan Pancasila dan demokrasi ini. Jangan hanya mementing sekelompok orang dan golongan,” tambahnya.

Sementara itu, Welbertus Willy Ketua forum Lintas Etnis Kabupaten Sekadau juga menanggapi kerisuhan paska Pilkades  di Desa Menua Prama. Dia berharap hendaknya pihak yang kalah dapat menahan diri. 

“Ini pesta demokrasi bebas dan rahasia ketika kita maju harus siap kalah dan menang . Yang kalah jangan marah, begitu juga yang menang jangan sombong. Hasil pemilihan yang harus kita hormati . Kalau memang ada kecurangan dalam proses, ada pengawas pilkades dan bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Willy yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau ini mengungkapkan bahwa berada di wilayah hukum Indonesia semua elemen masyarakat berhak dipilih dan memilih.

"Kita mengimbau kepada masyarakat lainnya agar jangan mau diadu domba oleh kepentingan politik seseorang . Negara kita negara hukum yang seyogyanya kita junjung tinggi. Mari kita sama-sama menjaga daerah kita selama ini aman dan kondusif. Jangan gara-gara pilkades kita bermusuhan. Masa kades hanya enam tahun, setelah itu kita dapat bertanding lagi merebut kembali," pungkasnya. (akh)

 Jangan Buat Gaduh

Bupati Sekadau, Rupinus berpesan untuk selalu menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak 2019.

“Kita harapkan masyarakat menjaga keamanan selama proses pemilihan hingga selesai dan jangan ada yang buat gaduh sebelum ada penetapan secara resmi mengenai hasil dari panitia ” ujar Bupati Rupinus saat meninjau pelaksanaan Pilkades di sejumlah kecamatan.

Kepada para calon kades yang berkompetisi, Bupati mengingatkan agar dapat menerima hasil yang sudah ditetapkan nantinya.

“Jangan melakukan hal-hal yang dapat membuat situasi menjadi tidak kondusif, mengenai hasil terima saja baik menang atau kalah” tegas bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Bayu Dwi Harsono mengatakan, mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa akan diselesaikan mulai dari tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian di tingkat kecamatan. Dan jika tidak didapat solusinya, maka dilanjutkan penyelesaian di tingkat kabupaten.

“Kita sangat berharap semua calon kepala desa yang berkompetisi dapat menerima hasil perhitungan perolehan suara pilkades, adapun jika ditemukan sengketa harap diselesaikan dari tingkat bawah” ujarnya. (akh)