Jumat, 13 Desember 2019


Desa Diwajibkan Terapkan Program Padat Karya Tunai

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 49
Desa Diwajibkan Terapkan Program Padat Karya Tunai

SOSIALISASI - Sekda Sekadau H. Zakaria saat menyampaikan materi pengelolaan anggaran Desa kepada peserta kegiatan yang terdiri dari Kaur Keuangan, Sekdes, Kasi APD Kecamatan dan unsur BPD.

SEKADAU, SP – Puluhan desa di Kabupaten Sekadau mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Gedung PKK Sekadau, Kamis (28/11).

Kegiatan dibuka oleh Sekda Kabupaten Sekadau, Zakaria. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah efisiensi dan penyerapan anggaran di desa. Setiap desa juga wajib menyelenggarakan sistem tersebut untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka membangun desa.  

Zakaria mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah desa.

“Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengalokasian, penyaluran, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD kepada pemerintah desa,” katanya.

Untuk itu, pemerintah kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur secara teknis dan tata cara pengelolaan keuangan desa.

“Dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa bertindak sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana penelolaan keuangan desa dan kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan desa,” ujarnya.

Sekda menjelaskan, pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib administrasi, serta disiplin anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran, yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

“Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program Padat Karya Tunai (cash of work) yaitu program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal, dan kita tekankan desa wajib melaksanakan sistem tersebut agar masyarakat dapat merasakan penyerapan anggaran Dana Desa (DD),” jelasnya.

Sementara itu Asisten I Pemkab Sekadau,  Fendy menuturkan setiap tahun APBDes yang hampir selalu bertambah jumlahnya harus dikelola dengan baik, transparan, tertib administrasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

“Pemerintah desa dalam menjalani kewenangannya melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui APBdes yang dikelola dalam satu tahun anggaran bersumber dari ADA dan DD,” bebernya.

Agar sasaran pembangunan didesa dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah desa dan masyarakat, sambung dia, maka pengelolaan keuangan desa harus lakukan dengan memperhatikan asas yang benar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Peraturan Bupati tersebut sebagai alas hukum bagi desa dalam mengelola keuangan desa dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata dia.

Selain itu, melaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa lebih diarahkan kepada program Padat Karya Tunai (PKT).

“Program ini dilakukan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa perlu dilakukan optimalisasi agar PKT dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya,” tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Tembesuk Kecamatan Nanga Mahap Rayadi Yak mengatakan, pihaknya dalam ranga melaksanakan program di Desa selalu melibatkan unsur masyarakat setempat. 

"Terutama masalah Pembangunan di setiap dusun, jadi warga sekitar secara gotong royong membangun baik itu jalan, Jembatan maupun gedung kita libatkan. Hal ini sangat efektif untuk warga yang kurang mampu, kita berikan pekerjaan maka akan membantu perekonomian mereka, "ungkapnya. 

Dari sisi penerapan sistem Padat Karya Tunai, kata Rayadi, pihaknya sudah melakukan sistem tersebut dari tahun 2017, dan berlanjut hingga 2019 ini. "Intinya warga di Desa kami masih kental denga gotong - royong, jadi jika penerapan PKT ini mulai pada tahun 2018 kita sudah melakukannya sebelum itu, "pungkasnya. 

Hal senada juga diungkapkan kepala Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Abdul Hamid, ia mengatakan, dirinya mendukung program PKT ini, apalagi kata dia, dari tahun 2018 lalu setiap pengerjaan di bidang pembangunan melibatkan masyarakat. 

"Seperti pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan yang lainnya kita libatkan warga sekitar yang dikategorikan kurang mampu untuk berpartisipasi membangun, namun tupoksinya tentu tidak yang dilakukan oleh profesional, mereka kita kasi ongkos angkut material, nyangkul dan bersihkan lahan,"jelasnya. 

Intinya, kata Abdul Hamid, pihaknya mendukung program Pemerintah dalam segala intruksi sistem pengelolaan anggaran Dana Desa ini. "Kita pada dasarnya mendukung dan menjalankan apa yang menjadi aturan dari pusat, sehingga atyran teraebut tentu akan berdampak pada masyarakat kita dari segala sisi," pungkasnya. (akh)