Kota Singkawang Akan Krisis Guru SD

Singkawang

Editor sutan Dibaca : 1099

Kota Singkawang Akan Krisis Guru SD
BUDAYA MEMBACA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan bersalaman dengan para pelajar usai berdialog program Indonesia Gemar Membaca di Pustaka Wilayah Soeman HS Pekanbaru, Riau, Jumat (18/3). Mendikbud Anies Baswedan juga berpesan kepada seluru
SINGKAWANG, SP - Kota Singkawang dipastikan mengalami krisis guru sekolah dasar (SD). Hal ini terjadi menyusul masuknya masa pensiun 90 guru pada  2016.  "Tahun ini ada 120 PNS yang pensiun. Sebanyak 90 di antaranya guru. Sisanya PNS dari tenaga teknis," kata  Hamidin Irwansyah,  Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Singkawang,  Selasa (22/3).

Menurut Hamidin, dari 90 tenaga guru yang akan pensiun itu, mayoritas guru SD. Beberapa di antaranya  adalah guru yang meminta pensiun dini. "Ada guru yang sakit dan tidak bisa mengajar lagi, jadi mengajukan pensiun dini," tuturnya.


Hamidin mengungkapkan,  kondisi ini otomatis akan berpengaruh terhadap sekolah-sekolah, khususnya di
tingkat SD. Sebab, tenaga guru di Kota Singkawang masih kurang. Ini makin diperparah dengan adanya moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PPNS) yang ditetapkan pemerintah pusat.


"Karena itu saya berharap,  semoga tahun ini akan ada penerimaan PNS, khusus tenaga pendidik untuk menutup kekurangan guru di Singkawang," harapnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Karyadi, membenarkan tahun ini akan terjadi krisis tenaga guru di tingkat SD. Hal ini dipastikan akan berpengaruh dalam proses belajar mengajar di tingkat SD.

"Jika disatu sekolah terdapat sepuluh kelas tapi gurunya ada delapan, sisanya siapa yang akan mengajar," kata Karyadi.

Selama ini,  untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, pihak sekolah menerima guru honor, akan tetapi, untuk hal ini diberlakukan peraturan ketat, khususnya pembayaran gaji yang diambil dari dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).

"Sekolah hanya boleh mengambil 15 persen dari dana BOS yang diterima untuk pembiayaan guru honor, kadang-kadang ini tidak mencukupi," jelasnya.

Di Kota Singkawang, saat ini terdapat 76 SDN dan 30 SD swasta. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga guru, dia juga berharap dalam waktu dekat akan ada penerimaan guru.

"Moratorium silahkan untuk tenaga teknis tapi jangan untuk guru, karena kekurangan guru sangat berdampak terhadap proses belajar mengajar, jangan sampai kualitas pendidikan di Singkawang menurun," tukasnya.

Prioritas Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI, Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, terkait permasalahan kurangnya tenaga guru di Kalbar, termasuk di Singkawang, Komisi II DPR RI telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Aparatur dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

"Kita sudah sampaikan ini ke Menpan dan katanya akan ada kebijakan untuk penambahan PNS, tapi sampai sekarang ini juga ternyata belum jelas," kata Syarif.

Komisi II DPR RI dikatakannya juga telah meminta secara langsung kepada Menpan agar melakukan pendataan ulang wilayah-wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

"Fungsinya agar kita benar-benar tahu kondisi real di daerah, termasuk Singkawang," tegasnya.

Dia menambahkan, untuk penambahan PNS guru,  saat ini telah menjadi prioritas yang disampaikan Komisi II DPR RI ke Menpan. Hanya saja menurutnya, kepastian akan adanya penerimaan pegawai baru untuk tahun ini, belum dapat dipastikannya.

"Kita akan mendesak pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga-tenaga spesial seperti guru dan tenaga kesehatan, tapi belum tahu apakah tahun 2016 atau tahun 2017," pungkasnya. (jee/sut)