'Curhat' ke DPRD, Puluhan Guru Agama Kota Singkawang Sampaikan Tiga Tuntutan

Singkawang

Editor sutan Dibaca : 5510

'Curhat'  ke DPRD, Puluhan Guru Agama  Kota Singkawang Sampaikan Tiga Tuntutan
Ilustrasi
SINGKAWANG, SP –  Sebanyak 32 guru agama di Kota Singkawang melakukan dengar pendapat (hearing) bersama anggota DPRD setempat untuk menuntut hak mereka yang diabaikan.   Hadir dalam hearing, anggota Komisi II DPRD Singkawang  yang menanggani bidang pendidikan, perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Singkawang.  

Koordinator Forum Komunikasi Guru Agama Singkawang, Yahya menyebutkan  terdapat tiga tuntutan yang disampaikan, pertama menuntut tidak ada diskriminasi atau pembedaan antara guru agama dan guru mata pelajaran. “Guru Agama juga diangkat oleh pemda, tapi kami tidak mendapatkan non sertifikasi sedangkan guru mata pelajaran lain mendapatkan non sertifikasi," ujarnya kepada Suara Pemred usia rapat, Selasa (28/2).    

Tuntutan ke dua, terkait tunjangan penghasilan yang belum diterima sejak sembilan bulan lalu, dan tuntutan ketiga meminta agar permasalahan yang terjadi saat ini dapat dicarikan solusi dan berkelanjutan.  

"Perbulan tunjangan kami Rp250 ribu, sudah sembilan bulan belum dibayar. Kita harap tidak terjadi lagi hal seperti ini, maka dari itu kita minta diperjuangkan, karena memang pada dasarnya kita terbentur PP Nomor 17 Tahun 2016, soal tunjangan guru. Nah itu yang harus diperjuangkan," jelas dia.  

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Singkawang, Jaka Kelana meminta agar tunjangan non sertifikasi guru agama yang belum segera bisa dibayarkan.   "Memang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup berarti buat kawan-kawan guru, jumlah mereka pun juga tidak terlalu banyak, antara 30-40 orang, saya berharap ini dapat dibayar secepatnya," harap dia.  

Menurutnya, permasalahan ini  juga pernah  diperjuangkan ke Ketua Umum Pengurus Besar PGRI di Jakarta.
 Hasilnya semua sedang diupayakan agar Kemendikbud Nomor 17 bisa direvisi atau dicabut, karena ada kata-kata pengecualian untuk guru pendidikan agama. "Sehingga tunjangan non sertifikasi mereka tidak bisa dibayarkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama," katanya.  

Menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh para guru agama, Wakil Komisi II DPRD Singkawang, Eka Candra, mengatakan akan memperjuangkan dan mencari solusi pembayaran dana non sertifikasi guru agama. "Kita akan carikan solusinya. Intinya jika dibolehkan untuk mengalokasikan dananya di rekening APBD, kami tidak masalah," ujarnya.  

Pihaknya dikatakan Eka juga akan melakukan koordinasi dan secepatnya melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia.    "Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada mereka,” jelas Eka.  

Disinggung terkait adanya diskriminasi antara guru agama dan guru mata pelajaran lainnya seperti yang dikeluhkan, Eka membantahnya.   "Bukan diskriminasi, hanya salah komunikasi saja," pungkasnya. (pul/jee)

Baca Juga:
Soal Bangunan Sekolah Rusak, Kadis: Kuncinya di Dapodik
Bangunan SDN 02 Boli Pintas Rusak Berat, Perumahan Guru Nyaris Ambruk
ADPESI KKH Tolak Plt Kades dari Kalangan PNS