MUI: Pencantuman Lebel Halal Harus Sesuai Syarat

Singkawang

Editor Kiwi Dibaca : 393

MUI: Pencantuman Lebel Halal Harus Sesuai Syarat
Sosialisasi – Ketua MUI Singkawang, Arnadi Arkan saat memberikan materi dalam Sosialisasi Sertifikat Halal kepada pengusaha Singkawang di di Cafe Book Sierra, Kamis, (27/7). suara pemred/saiful fuad
SINGKAWANG, SP – Pencantuman lebel atau tanda halal pada kemasan produk makanan maupun minuman harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.   Para pengusaha diingatkan agar tidak mencantumkan lebel halal pada produk yang dihasilkan tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.    

 “Pengusaha jangan seenaknya mencantumkan lebel halal di produk mereka, ini penting saya katakan karena mengingat Singkawang merupakan kota wisata yang banyak dikunjungi masyarakat,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Singkawang, Arnadi Arka saat Sosialisasi Sertifikasi Halal yang diselenggarakan Pemerintah Kota Singkawang bersama MUI Kota Singkawang, di Cafe Book Sierra, Kamis, (27/7).   

Kekhawatiran Arnadi cukup beralasan, pasalnya menurut dia, selain sebagai kota wisata, Kota Singkawang juga merupakan kota multikultural yang mana hampir seluruh etnis dan agama tinggal di dalamnya. Ditambah berdasarkan data pihaknya, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memasang label halal di produk makanan dan tempat usahanya, namun belum memiliki sertifikat halal.  

“Tidak sedikit umat muslim yang tinggal di Singawang. Jika pemasangan lebel halal tidak sesuai prosedur, ini artinya ada pembohongan publik dan merugikan umat muslim,” tegasnya.   Menurut Arnadi, andaikan masyarakat tidak tahu untuk mengurus sertifikat halal, setidaknya secara hati nurani, mereka memiliki rasa tanggung jawab atas kehalalan produk yang mereka hasilkan.  

"Paling penting jangan ada pembohongan publik," tegasnya. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Singkawang, Hendryan juga berharap pengusaha maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengurus sertifikasi halal.

"Jika semua produk yang dihasilkan diberi label halal, maka tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran konsumen untuk mengkonsumsinya, terutama konsumen dari kalangan muslim,” katanya. Pemkot Singkawang menurut Hendryan juga telah mengambil langkah untuk membantu pelaku usaha, baik UMKM dan IKM untuk mendapatkan sertifikat halal, dengan mengajukan anggaran bantuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Singkawang tahun 2018.

“Apakah utuh dibantu atau berupa subdisi nanti kita bicarakan dengan DPRD Singkawang dan tim anggaran daerah. Kalau saya pribadi lebih baik, misalkan 40 persen dari pelaku usaha dan 60 persen dibantu pemerintah biayanya,” pungkasnya. (pul/jee)

Komentar