Langganan SP 2

Buka-bukaan Ketua DPRD Singkawang soal Tunjangan Dewan

Singkawang

Editor hendra anglink Dibaca : 176

Buka-bukaan Ketua DPRD Singkawang soal Tunjangan Dewan
Ilustrasi (SP/Net)
SINGKAWANG, SP - Ketua DPRD Singkawang, Sujianto, buka-bukaan soal kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017.

"Kita buka-bukaan saja, yang naik itukan Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) pimpinan dan anggota, serta tambahan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD," kata Sujianto, Rabu (13/9).

Yang mana sebelumnya tunjangan transportasi anggota DPRD Singkawang itu tidak ada, sehingga dengan adanya PP Nomor 18 tahun 2017, teman-teman di DPRD mencoba untuk mengusulkannya ke Pemda.

Menurutnya, jabatan anggota DPRD setara dengan pejabat daerah Eselon 2 yang berdasarkan UU. Pertanyaannya, mengapa anggota dewan Singkawang tidak diberi tunjangan transportasi oleh Pemda?

Terkait dengan itu, dirinya pun menilai akan menjadi hambatan bagi rekan-rekan di DPRD, turun ke lapangan guna menemui dan menyerap aspirasi masyarakat.

Apabila usulan kenaikan tunjangan TKI dan tambahan tunjangan transportasi sudah ditetapkan menjadi Perwako, maka kenaikan tunjangan TKI akan mengalami kenaikan sekitar Rp3.570.000 per bulan (sudah dipotong pajak).

"Yang mana sebelumnya tunjangan TKI anggota DPRD Singkawang adalah sebesar Rp5.350.000 per bulan, dengan sudah ditetapkannya Perwako itu Insya Allah akan bertambah menjadi Rp8.920.000 per bulan," ungkapnya.

Sedangkan, untuk tunjangan transportasi anggota DPRD berdasarkan usulan dari teman-teman di DPRD Singkawang, telah diusulkan juga sebesar Rp9 juta.

"Tapi inikan baru usulan. Dan sekarang masih dalam kajian Pemkot Singkawang untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.

Dengan sudah ditetapkannya Perwako itu nanti, Sujianto berharap kepada rekan-rekan di DPRD Singkawang akan semakin bersemangat dalam menjalankan tugas. "Kinerja anggota dewan harus lebih ditingkatkan," pintanya.

Secara terpisah, Asisten 1 Pemerintahan Setda Kota Singkawang, Hery Apriyadi mengatakan, jika Perwako mengenai revisi hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Singkawang masih dalam proses, sambil pihaknya menunggu kesiapan besaran kenaikan tunjangan yang ditetapkan oleh provinsi.

"Karena besaran tunjangan ini adalah sebagai dasar untuk menentukan, bahwa yang kita tetapkan tidak boleh melebihi dari provinsi," kata Hery.

Disamping itu, pihaknya pun belum mendapat kepastian apakah keuangan daerah Singkawang masuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah.

"Apabila sudah mendapatkan kepastian, barulah kita lakukan standarisasi dengan melibatkan tim aversal internal, supaya kita tidak salah dalam menetapkannya," ujarnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Muslimin mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah yang lama, keuangan daerah Singkawang masuk kategori tinggi.
Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru, Singkawang masuk kategori sedang (menengah).

"Menurut informasi dari Kemendagri, bahwa Singkawang saat ini masuk kategori sedang (menengah), berarti kenaikan itu bisa lima kali lipat dari uang representatif mereka," katanya.

Namun, dikarenakan itu sudah merupakan kewajiban, sepanjang Perdanya sudah ada dan Perwakonya sudah ditetapkan (termasuk azaz-azaz kepatutan dan kesesuaian standarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku), maka mau tidak mau dari sisi keuangan daerah, pihaknya akan menganggarkan untuk kenaikan tersebut.

Menanggapi rencana kenaikan itu, Aktivis Kota Singkawang, Nureska mengatakan, kenaikan tunjangan/gaji DPRD dinilai belum layak. "Karena dengan tunjangan yang ada ditambah lagi dana untuk Parpol mereka, saya kira itu sudah lebih dari cukup," kata Nureska.

Menurutnya, yang perlu dinaikkan adalah kinerja dari dewan itu sendiri bukan tunjangan/gaji. "Termasuk bagaimana kontrolnya, pengawasannya dan juga legislasinya harus ditingkatkan," ujarnya.

Mengingat APBD Kota Singkawang mayoritas belanja untuk pemerintah (eksekutif dan legislatif). Sedangkan kebutuhan diluar pemerintah sendiri, seperti infrastruktur, listrik, dan juga pelayanan kesehatan, serta pelayanan pendidikan terbilang masih minim dari keseriusan eksekutif, dalam membangun itu secara berkesinambungan.

"Terkait dengan persoalan ini, kemana pengawasan legislatifnya," tanya dia.

Nureska juga menilai, kinerja dewan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat belum semua terpenuhi. "Alasannya itu tadi, wakil rakyat yang tugasnya untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyatnya, belum terpenuhi," katanya. (rud/lis)