Pemkot Sediakan Rp3,5 Miliar Bebaskan Lahan Bandara

Singkawang

Editor Kiwi Dibaca : 622

Pemkot Sediakan Rp3,5 Miliar Bebaskan Lahan Bandara
TINJAU LOKASI - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sumastro (ke empat kanan) meninjau lokasi pembangunan bandara Singkawang bersama Satuan Kerja Pembangunan Bandara Singkawang, di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, bebe
SINGKAWANG, SP - Pemerintah Kota Singkawang menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk biaya pembebasan lahan bandar udara (bandara) di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.

“Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Singkawang tahun 2017,” kata Kepala Dinas Perhubungan Singkawang, Sumastro, Jumat (15/9). Besaran angka itu menurut Sumastro bisa saja ditambah jika dalam perjalanannya nanti dana yang dianggaran ternyata belum mencukupi untuk membebaskan lahan yang diperlukan.

"Nanti dilihat keluaran dari tim appraisal berapa harga tanah per meter, kalau memang kurang tentu akan kita tambah melalui APBD Perubahan atau APBD Induk 2018," ujarnya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk lahan bandara. Apabila SK sudah ditandatangani, maka tahap selanjutnya dilakukan pelaksanaan pembebasan lahan.

"BPN akan segera membentuk tim pengukuran tanah di lapangan, kemudian setelah diukur akan keluar peta bidang sesuai dengan persil-persil, bersamaan dengan itu juga kita akan melakukan lelang tim konsultan penilai harga," ungkapnya.

Setelah tahapan itu dilalui, kemudian dilanjutkan dengan negoisasi harga tanah dengan pemilik. Pada tahapan ini lah menurut Sumastro biasanya terjadi tarik-ulur harga jual tanah dengan pemilik. "Kita lihat nanti apakah nanti berjalan mulus atau ada kendala-kendala lain. Kita targetkan tahun ini transaski sudah bisa dilakukan," tuturnya.  

 Sebelumnya Pemprov Kalbar telah menggelar konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kota Singkawang di Aula SPP-SPMA Kecamatan Singkawang Selatan yang dihadiri berbagai pihak dari Pemprov Kalbar, Pemkot Singkawang, kepolisian, masyarakat maupun pengusaha yang terkena dampak pembangunan bandara.

Diakhir kegiatan itu juga telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan lokasi bandar udara oleh masyarakat Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.

"Setelah melakukan penandatanganan berita acara tersebut, warga (pemilik lahan) diingatkan untuk segera melengkapi perlengkapan administrasi," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalbar Alexander Rombonang.

Artinya, penandatanganan berita acara ini harus diselesaikan. Kemudian catatan-catatan bukti kepemilikan juga harus jelas bahwa di lokasi yang terkena dampak pembangunan bandara itu jelas pemiliknya.

Jika semua itu sudah dilakukan, ujarnya, maka Pemprov akan langsung membuat SK Gubernur tentang penetapan lokasi.

"Setelah ada SK penetapan lokasi, maka lanjut ke tahapan kedua yaitu pengadaan lahan yang akan dikomandoi oleh BPN," katanya.

Kemudian pada saat proses pengadaan lahan nanti tentunya melibatkan pihak ketiga sebagai tim penilai, yaitu tim independen.

"Nanti Dishub Singkawang sebagai inisiator yang akan menunjuk pihak ketiga itu siapa," ujarnya. (rud/jee)