Kominfo Imbau Masyarakat Registrasi Kartu SIM Prabayar

Singkawang

Editor Tajil Atifin Dibaca : 754

Kominfo Imbau Masyarakat Registrasi Kartu SIM Prabayar
ilustrasi
SINGKAWANG, SP – Pemerintah mewajibkan pengguna kartu SIM prabayar melakukan registrasi  menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) per 31 Oktober 2017. Terkait aturan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Singkawang, Ahyadi, menegaskan kepada masyarakat bahwa aturan yang dikeluarkan tersebut merupakan persyaratan yang mengacu pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Kominfo Republik Indonesia.  "Jadi saya tegaskan bahwa berita atau informasi ini bukan hoax. Masyarakat saya imbau untuk segera melakukan registrasi,” katanya, Kamis (12/10).  Menurut Ahyadi, peraturan tersebut dimaksudkan pengguna selular tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka dan membatasi penggunaan nomor serta menekan kriminalitas di bidang ITE  Kalau kita bebaskan orang dengan banyak nomor, kemudian dia menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax, lalu kartunya dibuang sehingga sulit ditelusuri siapa sebenarnya pembuat berita itu," ungkapnya.

Terkait dengan pemberlakuan registrasi ini juga, pihaknya juga akan menyosialisasikannya ke masyarakat melalui media sosial miliki Kominfo.

"Bisa disosialisasikan melalui Facebook, Twitter, Line, dan Media Center Info Publik," terangnya.
 
Secara terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdikcapil) Singkawang, Muhammad Heru mengatakan, terkait dengan program Kemenkominfo itu sebenarnya bukan merupakan ranah Dukcapil.

"Karena, Dukcapil berkewajiban memberikan identitas penduduk kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilalui dengan proses permohonan," kata Heru.

Pihaknya hanya bisa mengimbau masyarakat Singkawang untuk segera mengurus dokumen kependudukannya.

Hal itu ia ngatkan lantaran masih ada warga Kota Singkawang yang belum memiliki dokumen kependudukan.

"Sehingga hal itu nantinya akan berdampak kepada keperluan dia sehari-hari, terutama program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membuat program kesehatan gratis," ujarnya.

Mengingat untuk membuat BPJS saja, terangnya, syarat utamanya warga yang bersangkutan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Jadi saya ingatkan sekali lagi segera mengurus dokumen kependudukannya, karena bisa saja nanti ada kaitannya dengan program pemberlakuan registrasi ulang nomor prabayar dengan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan No KK oleh Kemenkominfo itu," ungkapnya. (rud/jee)


Komentar