PKB Minta Jabatan Wakil Ketua DPRD Diganti

Singkawang

Editor Kiwi Dibaca : 551

PKB Minta Jabatan Wakil Ketua DPRD Diganti
Daftar – Wakil Ketua DPRD Singkawang, Husin Achmad (kemeja putih lengan panjang) saat mendaftar ke Partai Golkar untuk ikut sebagai kontestan calon Wali Kota Singkawang Februari 2017.
SINGKAWANG, SP – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Singkawang didesak segera mengganti Wakil Ketua DPRD Singkawang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Husin Achmad ke Karmayadi yang menjabat sebagai Anggota DPRD Singkawang dari PKB.

Desakan tersebut seiring terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Nomor 23900/DPP-03/VI/A.1/IX/2017 tentang Penetapan Perubahan Unsur Pimpinan DPRD Singkawang periode tahun 2014-2019. Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB, Daniel Johan mengatakan, SK tersebut telah disampaikan ke DPRD Singkawang, dan ia meminta agar bisa ditindaklanjuti.

 “Kita minta DPRD sesuai mekanisme yang ada menjalankan apa yang sudah disampaikan DPP PKB," kata Daniel Johan di Singkawang, Minggu (29/10).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kalbar juga mengungkapkan, terbitnya SK DPP PKB tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses panjang untuk mengeluarkannya.


 "Jadi bukan tiba-tiba, semua melalui proses yang tidak sebentar. Kita minta ini segera direalisasikan demi kesolidan fraksi dan pimpinan DPRD itu sendiri. Dan kita minta DPC PKB Singkawang mengawal SK DPP PKB ini," pintanya.

Dalam SK DPP PKB yang ditandatangani Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PKB, H Abdul Kadir Karding yang terbit 29 September 2017 menyebutkan tiga poin penting.

Poin pertama ialah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK DPP PKB Nomor 16294/DPP-03/V/A.1/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014, tentang penetapan Husin Achmad sebagai pimpinan DPRD Singkawang periode 2014-2019 dari PKB.

Kedua, mengesahkan Karmayadi sebagai Pimpinan DPRD Singkawang periode 2014-2019 dari PKB. Dan ketiga, menginstruksikan DPC PKB Singkawang dan Fraksi PKB DPRD Singkawang menindaklanjuti SK DPP PKB tersebut.

SK ini pun diterima langsung DPRD Singkawang dalam hal ini Ketua DPRD Singkawang. Tak sampai di sana, SK tersebut juga ditujukan ke berbagai instansi lembaga pemerintahan, baik ke Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Singkawang, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Singkawang, Wali Kota Singkawang hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Singkawang.

Menanggapi pernyataan Daniel Johan, Ketua DPRD Singkawang, Sujianto mengatakan, proses pergantian belum bisa dilakukan karena Husein Achmad melakukan sanggahan terhadap SK DPP PKB.


 "Husin Achmad sudah melayangkan surat sangggahannya ke DPRD Singkawang karena tidak terima dengan SK DPP PKB tersebut. Kita di DPRD ada acuan kerja. Jadi tidak sertamerta menerima surat tersebut,” kata Sujianto, Senin (30/10).
Meskipun berbeda partai, Sujianto yang merupakan legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan kepada DPP PKB memanggil Husin Achmad untuk memberikan klarifikasi terkait pelanggaran yang dimaksud.

 "Selesaikan di internal partai dahulu. Apalagi hal ini (pergantian unsur pimpinan) belum pernah terjadi di Singkawang, sehingga saya pun tidak berani untuk memutuskannya, berbeda kalau Husin legowo," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan DPRD Singkawang, Asep Darmawan mengatakan, pihaknya akan segera membalas surat PKB.

"Mungkin besok atau lusa akan segera kita balas terkait SK pergantian ini," kata Asep.

Karena di DPRD ini tidak ada kaitannya dengan partai sehingga pihaknya tidak mau mencampuri urusan partai.

"Permasalahan yang dialami Husin sebaiknya diselesaikan secara internal partai. Dan itu merupakan hak partai," ujarnya. (rud/jee)