Disdikbud Ajak Kawal Program KIP

Singkawang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 181

Disdikbud Ajak Kawal Program KIP
PROGRAM KIP - Para siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang siap memfasilitasi masyarakat terkait program ini. (Net)

Laporkan Bila Ada Tak Tercover


Kadisdikbud Singkawang, HM Nadjib
"Mari kita kawal Program KIP, jika ada keluhan maupun masukan serta jika ingin bertanya soal KIP, silakan datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "

SINGKAWANG, SP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang siap memfasilitasi masyarakat mengenai persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, HM Nadjib mengatakan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sederajat, bahkan jika ada siswa maupun siswi SMA/SMK sederajat yang terancam putus sekolah karena terbentuk biaya, silakan lapor ke kantor dinas meski kewenangan SMA/SMK sudah di Pemprov.

"Kami akan berupaya untuk memfasilitasinya," kata Nadjib, Senin (4/12).

Jika ada masyarakat melaporkan terkait masalah anak usia sekolah, tapi tak bersekolah, silakan lapor ke Disdikbud Kota Singkawang untuk dilakukan pendataan "by name and by address".

Dia pun meminta agar semua elemen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi program Indonesia Pintar (KIP).

"Mari kita kawal Program KIP, jika ada keluhan maupun masukan serta jika ingin bertanya soal KIP, silakan datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ajaknya.

Menurutnya, pengawasan bersama terlaksananya program KIP agar seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikannya sesuai jenjang umur mereka, sehingga diharapkan visi dan misi Kemendikbud RI 100 tahun Indonesia merdeka minimal seluruh penduduk Indonesia sudah berpendidikan setingkat SMA/SMK sederajat.

"Pengawalan dan pengawasan bersama ini caranya setiap warga harus proaktif. Jika memang ada warga mengeluhkan soal tidak ada biaya menyekolahkan anaknya, atau terancam anaknya putus sekolah gara-gara tak memiliki biaya, maka segera laporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang," pintanya.

Jangan sampai anak putus sekolah gara-gara tidak mampu. "Masyarakat jangan diam, para orangtua harus proaktif, termasuk masyarakat di lingkungan tempat tinggal baik itu Ketua RT atau tetangga yang menemukan anak usia sekolah tak bersekolah, maka laporkan saja," katanya.

Selain itu, dia juga meminta agar para orangtua untuk tidak mengekploitasi anak yang masih di bawah umur, apalagi usia sekolah.

"Kita minta ini tidak dilakukan. Berikan kesempatan kepada anak-anak berusia sekolah mengenyam pendidikan," ujarnya.

Bagi penerima KIP, kata Nadjib, diharapkan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemerintah, dimana uang yang didapat harus dipergunakan untuk menunjang kebutuhan anak sekolah bukan hal-hal di luar dunia pendidikan.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Singkawang, Helmi Fauzi sangat menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Disdikbud Singkawang.

"Ini merupakan pemikiran yang sangat elegan dalam rangka memberikan pelayanan dan pemerataan pendidikan," kata Helmi.

Apalagi sekarang ini merupakan zaman transparansi, di mana di dalamnya menggunakan azaz keterbukaan, keadilan, profesionalitas, transparansi, akuntabel dan kejujuran.

Menurutnya, apa yang dilakukan Disdikbud juga telah dilakukan Dewan Pendidikan, dimana pihaknya juga telah membuka pengaduan publik mengenai KIP dan pemanfaatan dana BOS selama 24 jam.

"Pengaduan publik ini kami buka selama 24 jam," ujarnya.

Kerap Tak Tepat Sasaran


Warga Singkawang, Wulandari sangat mendukung langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang.

"Saya sangat mendukung karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan KIP, untuk membantu biaya sekolah yang katanya gratis tapi terkadang masih ada saja iuran tak terduga yang harus dibayar dan jumlahnya terkadang besar," katanya.

Menurut dia, penyebaran kartu KIP ini harusnya melalui pendataan yang baru dan benar-benar tepat sasaran. Karena banyak di antara masyarakat yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang mampu ketimbang yang tidak mampu.

"Jadi perlu dilakukan pendataan yang baru agar benar-benar tepat sasaran," ujarnya. (rud/bob)