Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Kampanye Ilegal

Singkawang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 193

Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Kampanye Ilegal
Ketua Panwaslu Singkawang, Zulita
SINGKAWANG, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hal ini kita ingatkan karena tidak lama lagi Kalbar akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuklah di Kota Singkawang," kata Ketua Panwaslu Singkawang, Hj Zulita, Minggu (11/2).

Menurutnya, peraturan yang dibuat KPU mengenai jadwal kampanye sudah jelas. Masyarakat diperbolehkan melakukan kampanye tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan tiga hari sebelum masa tenang dan tanggal pemungutan suara.

Jika masyarakat melakukan kampanye di luar itu tidak diperbolehkan. Apabila hal tersebut masih dilakukan, maka Panwaslu yang akan bertindak.

"Jika masih ada yang melakukan kampanye di luar jadwal, maka akan kita tindak, dan ini juga sudah pernah kita lakukan pada Pilwako Singkawang kemarin," ujarnya.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , katanya, bahwa setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal (masa tenang) dapat ditindak sesuai Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Di dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu) atau paling banyak Rp1.000.000 (satu juta).

Untuk memantau itu, Panwaslu Singkawang akan membentuk tim khusus yang fungsinya untuk memantau segala bentuk pelanggaran khususnya di media sosial.

"Jika ada temuan indikasi pelanggaran, maka langsung kita tindaklanjuti. Akan kita panggil orang yang mempostingnya di medsos untuk memberikan klarifikasi. Jika terbukti, maka akan masuk ke ranah pidana yang nantinya akan ditangani Gakkumdu (Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan)," jelasnya. (rud/jee)