Komisi Informasi Sosialisasikan Informasi Pemilu di Singkawang

Singkawang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 225

Komisi Informasi Sosialisasikan Informasi Pemilu di Singkawang
SOSIALISASI - Komisi Informasi menyosialisasikan standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu, di Aula Hotel Dangau Singkawang. (Ist)
SINGKAWANG, SP - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar sosialisasi standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum (Pemilu), di Aula Hotel Dangau Singkawang, kemarin. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Rospita Vici Paulyn mengatakan, sosialisasi ini dihadiri Panwaslu beserta jajaran sampai ke tingkat bawah. 

"Tujuan dari sosialisasi ini untuk menginformasikan mengenai Pilkada supaya mereka paham sehingga tidak terjadi sengketa informasi," katanya. 

Terlebih, Komisi Informasi ini terbentuk dari UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sehingga pihaknya bertugas untuk memberikan informasi dalam hal pesta demokrasi baik di Pilgub, Pileg maupun Pilpres. 

Pihaknya, siap mengawal mengenai keterbukaan informasi Pemilu. Apalagi setelah menyosialisasikan hal ini ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar, ternyata banyak yang belum tahu bahwa mereka (penyelenggara Pemilu) itu, wajib membuka informasi dari tahap awal sampai dengan berakhirnya Pemilu nanti. KPU punya kewajiban untuk menyampaikan informasi ke publik yang berkategori serta merta. 

"Artinya, ketika ada hambatan di lapangan, jika informasi itu perlu diketahui masyarakat guna menghindari kecurigaan, penyelewengan atau kecurangan sebaiknya itu diumumkan kepada publik," pintanya. 

Apalagi Pemilu ini dibatasi dengan hari, artinya dua hari mereka (penyelenggara Pemilu) kerja ketika orang meminta informasi baik secara lisan, tertulis ataupun melalui WhatsApp atau telepon itu harus diberikan. 

"Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan, karena masyarakat punya hak untuk mengawasi," jelasnya. 

Sehingga, pintanya lagi, informasi apapun yang masyarakat minta harus diberikan. "Sehingga tujuan dari sosialisasi ini supaya masyarakat tahu bahwa, hal-hal masyarakat terhadap informasi Pemilu dilindungi Undang-Undang," katanya. 

Dengan begitu, masyarakat menjadi paham sehingga tidak terjadi sengketa informasi. 

Menurutnya, berbagai indikasi pelanggaran apapun yang sudah selesai ditangani pihak penyelenggara Pemilu hendaknya diinformasikan ke masyarakat. 

"Jadi, ketika permasalahan itu sudah selesai ditangani, hendaknya diinformasikan ke masyarakat,” ujarnya. 
Tapi selama ini, yang dia tahu jarang diinformasikan. Maka itulah, pihaknya harus menggugah PPL, agar lebih peduli terhadap permasalahan ini, jangan sampai didiamkan. 

Secara terpisah, Ketua Panwaslu Singkawang, Zulita mengakui, sejak dimulainya tahapan Pilkada, sudah ada enam temuan yang disampaikan jajaran Panwaslu. 
"Jadi sudah ada enam temuan awal yang memang harus kita telusuri," katanya. 

Dimana status enam temuan itu, sudah pihaknya publikasikan di papan pengumuman yang ada di Kantor Panwaslu Singkawang. Bahkan, pihaknya juga mengirimi surat kepada pelapor dan terlapor.

"Dari situ, masyarakat bisa datang untuk melihat, dan jika perlu konsultasi, berkoordinasi dan sebagainya. Kebetulan kita juga sudah punya pojok pengawasan, maka di tempat itulah nanti kita bisa berkomunikasi," ujarnya. (rud/lis)