Sempat Ricuh, Eksekusi Tanah Warisan di Jalan Merdeka Singkawang Batal

Singkawang

Editor Indra W Dibaca : 145

Sempat Ricuh, Eksekusi Tanah Warisan di Jalan Merdeka Singkawang Batal
Polisi saat menenangkan ahli waris tanah, Dani Rizaldi (kemeja biru) saat eksekusi tanah. (SP/Rud)
SINGKAWANG, SP - Rencana eksekusi tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, RT 04/RW 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat (depan Masjid Raya Singkawang) yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang berlangsung ricuh, Rabu (11/7).

Pasalnya, salah satu ahli waris (pemilik tanah), Dani Rizaldi yang merupakan cicit dari Alm Muhammad Hoesin Saula Marican (pemilik tanah) tidak mendapatkan surat tembusan dari Pengadilan Negeri Singkawang terkait rencana eksekusi tersebut.

Atas kondisi itu, eksekusi pun tak jadi dilakukan sementara kericuhan (perang mulut) yang terjadi tidak sampai menimbulkan sikap yang anarkis, lantaran pihak kepolisian segera turun tangan untuk menenangkan serta memberikan pengertian kepada Dani.

"Penjualan tanah warisan ini dijual AK (cucu pemilik tanah) tanpa sepengetahuan ahli waris dan tanpa ada persetujuan serta tanda tangan dari ahli waris lainnya," kata Dani dihadapan petugas Pengadilan Negeri Singkawang.

Sehingga, dirinya menilai eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Singkawang ini dianggap sah atau ilegal.

"Untuk surat tembusan akan dilakukannya eksekusi pun saya tidak terima," ujarnya.

Terkait dengan ini, dia bersama ahli waris lainnya akan melakukan perlawanan.

"Dengan jalan apapun kami akan tetap melawan guna mengungkap kebenaran," ungkapnya.

Karena, setahu dirinya tanah warisan tersebut sama sekali tidak pernah mau dijual oleh ahli waris lain kecuali (AK).

"Dimana AK ini (yang juga merupakan salah satu ahli waris,red) ingin menjual tanah warisan ini kepada salah satu pengusaha Kota Singkawang," jelasnya.

Setahu dirinya pula tanah warisan ini belum pernah dibagikan lantaran tanah tersebut belum memiliki sertifikat bahkan SKT.

"Namun, tiba-tiba salah satu ahli waris berinisial AK ini membuat SKT pada tahun 1991," ceritanya.

Sementara SKT yang dibuat AK ini, sangat diragukan legalitasnya oleh ahli waris lainnya. Kemudian, pada tahun 2010, AK menjual tanah dan melakukan transaksi jual beli kepada LK CS.

"Penjualan yang dilakukan AK ini pun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta tanpa dokumen-dukumen yang sah, sehingga jual beli itu kami anggap ilegal," tegasnya.

Seiring waktu berjalan, di tahun 2014 pernah dilakukan sidang tanah. "Dan saya dinyatakan menang karena jual beli tanah itu memang tidak sah atau ilegal," katanya.

Tiba-tiba tahun 2018 (sekarang) mereka mau melakukan eksekusi tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Bahkan tembusan mau dilakukan eksekusi pun kami tidak punya.

"Sebenarnya ada apa ini," tanya dia.

Dia menilai, apa yang dilakukan AK sudah diluar jalur. Harusnya AK mengedepankan musyawarah bersama ahli waris yang terlibat di dalamnya.

"Saya ini merupakan generasi ahli waris keempat, sementara di belakang saya ada sekitar ratusan orang. Artinya, yang belum bertandatangan mengenai jual beli tanah pun mungkin ada seratusan orang," ujarnya.

Kalaupun AK dulu pernah membagikan uang kepada ahli waris, bukan berarti uang itu merupakan hasil penjualan tanah tapi sedekah.

"Jadi kami (ahli waris) tidak mau tahu dengan uang itu," pungkasnya.

Karena memang status tanah warisan ini bersengketa dan tidak bisa dijual lantaran belum ada ketetapan dari ahli waris.

"Pengadilan Negeri harusnya mengeluarkan surat ketetapan ahli waris dulu, kalau memang niat AK mau menjual," katanya.

Kapolsek Singkawang Barat, Kompol Bagio Erianto mengatakan, keberadaan polisi hanya untuk mengamankan jalannya eksekusi saja.

"Kita di lokasi hanya sebatas mengamankan," katanya.

Meskipun tidak sampai dilakukan eksekusi, namun dia menilai kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah mulai tinggi.

"Buktinya tidak ada kericuhan yang berarti. Yang ada hanya kericuhan kecil dan itu biasa," ujarnya.

Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil ini, diapun menyarankan agar di tempuh dengan jalur hukum.

"Jika ditemukan ada perbuatan pidananya seperti pemalsuan tanda tangan atau SKT-nya diduga palsu dan lain sebagainya segera laporkan ke polisi. Kalau ada perdatanya lakukan gugatan ke Pengadilan Negeri," pintanya.

Intinya, gunakan jalur hukum yang ada. Jangan sampai menimbulkan sikap-sikap yang anarkis. (rud)