DPRD Singkawang Tunda Bahas Raperda Penataan Kawasan Kumuh

Singkawang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 100

DPRD Singkawang Tunda Bahas Raperda Penataan Kawasan Kumuh
Singkawang, SP – DPRD Kota Singkawang menunda pembahasan rancangan perda penataan kawasan kumuh dan sungai. Dewan perlu mengkonsultasikan masalah ini ke pemerintah daerah lainnya yang sudah menerapkan peraturan serupa.  

“Jadi untuk sementara ini pembahasannya kita tunda, dan kita akan membentuk Pansus baru untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut,” kata Ketua DPRD Singkawang, Sujianto, Kamis (1/11).

Menurut Sujianto, penundaan ini bukan berarti DPRD Singkawang tidak mendukung raperda penataan kawasan kumuh dan sungai. “Apalagi ini program pusat. Tapi haruslah diperkuat dengan peraturan daerah,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan siap mendorong DPRD untuk membahas dan menetapkan rancangan perda tersebut.

“Karena jika sudah ada peraturan daerahnya berarti secara aturan kita sudah kuat. Sehingga pemerintah daerah dan DPRD bisa bekerja dan tidak keluar dari aturan,” kata Tjhai Chui Mie.

Kawasan kumuh yang akan menjadi fokus penataan adalah permukiman warga di pesisir sungai Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat.

“Ada sekitar seratusan kepala keluarga yang tinggal di situ. Itu yang akan kami tata untuk dijadikan tempat wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota.

Tak hanya tempat yang ditata, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga akan diberdayakan. “Jadi apa yang bisa mereka kerjakan di sana untuk bisa mendatangkan banyak orang. Apalagi daerah tersebut penghasil ikan laut,” ungkapnya.

Sehingga, untuk merealisasikan penataan ini pada bulan Desember 2018, Pemerintah Kota Singkawang akan mengadakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat Kelurahan Kuala.

Anggota DPRD Singkawang, Anewan yang hadir dalam peninjauan ke kawasan kumuh bersama Wali Kota kemarin mengatakan, sedikitnya ada 6 titik di 4 kelurahan yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh.

Kelurahan yang dimaksud adalah Kuala, Pasiran, Roban dan Sedau. “Enam titik di 4 kelurahan ini sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan Wali Kota Singkawang,” kata Anewan.

Program Pemerintah Kota Singkawang menata daerah kumuh untuk mensinkronkan dengan program pemerintah pusat Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. (rud)