Pembangunan Bandara Singkawang Mulai 2019

Singkawang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 783

Pembangunan Bandara Singkawang Mulai 2019
Singkawang, SP - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie memastikan pembangunan fisik bandar udara (bandara) di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan dimulai tahun 2019.

“Pembebasan lahan bandara yang dulu masih jadi PR Pemkot Singkawang, sekarang sudah hampir selesai. Lahan 106 hektare sudah diselesaikan dan sisanya kami titip di Pengadilan Negeri Singkawang secara konsinyasi,” kata Tjhai Chui Mie, Jumat (9/11). 

Melihat perkembangan ini, Wali Kota yakin proses pembangunan bandara dapat dipercepat. “Sertifikat tanah dari hasil ganti rugi itu akan kami bawa ke Menteri Perhubungan. Jadi doakan saja,” ujarnya.

Untuk memuluskan proses pembangunan bandara di Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Singkawang untuk turun ke lapangan menyiapkan sarana dan prasarana menuju lokasi bandara.

“Hal ini sudah dilakukan sebelum saya dilantik sebagai Wali Kota Singkawang.  Sudah saya minta mereka untuk turun merencanakan itu. Yang penting pembebasan lahannya dulu,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Singkawang, Sumastro sebelumnya mengatakan Pemerintah Kota sudah membayar ganti rugi dan pelepasan objek pengadaan tanah untuk bandar udara baru Kota Singkawang senilai Rp 14,21 miliar.

“Pembayaran ganti rugi itu dihadiri belasan dari puluhan orang yang menyatakan setuju untuk membebaskan lahannya demi pembangunan bandara di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan,” kata Sumastro.

Sumastro tidak membantah ada pihak-pihak yang belum setuju menerima ganti rugi. Pemkot Singkawang telah menyiapkan tim appraisal atau penilai untuk mengatasi hal tersebut.

“Artinya dari 69 bidang (persil) itu, ada sebagian pemilik lahan yang setuju sudah dibayarkan melalui rekening dan ada yang masih menunggu tambahan anggaran,” ujarnya.

Dia menjamin, seluruh tanah akan dibebaskan dalam jangka waktu dekat. Bagi pemilik lahan yang pembayarannya masih kurang, akan diselesaikan secepatnya setelah mereka menyampaikan alas hak dan lain-lain secara sah.

Menurut Sumastro, ganti rugi lahan akan ditransfer dari rekening Dishub kepada pemilik lahan yang bersangkutan tanpa potongan dan bebas pajak.

Pemerintah Kota juga membayar ganti rugi dengan menitipkan uang ke Pengadilan Negeri Singkawang atau biasa disebut dengan konsinyasi (titipan uang) bagi warga yang menempuh jalur hukum. (rud)