Jumat, 13 Desember 2019


Evaluasi Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Terpilih

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 87
Evaluasi Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Terpilih

SINGKAWANG, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan dokumen pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Pemilu 2019, di Aula Hotel Swiss Belinn, Rabu (27/11).

Kegiatan rakor dan evaluasi ini dihadiri seluruh perwakilan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 yang ada di Kota Singkawang.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko mengatakan, pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan momen pemilihan, baik Pilkada, Pilgub, Pileg maupun Pilpres sangat penting dikelola secara baik oleh penyelenggara.

"Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pengarsipan, tapi juga sebagai database utama informasi pemilu. Di samping itu, dokumen yang ada juga sebagai bukti hukum yang kuat bagi penyelenggara jika sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.

Dia menjelaskan, pengelolaan dokumen ini dinilai penting untuk dikoordinasikan dan dievaluasi lantaran tidak jarang dalam proses dokumen pencalonan terdapat permasalahan, yakni terkait penyerahan dokumen kerap telat di akhir waktunya.

"Nah, jadi evaluasi ini kita berharap dapat mengidentifikasi masalah-masalah sehingga dapat meminimalisir masalah dokumen pencalonan untuk kedepannya," ujarnya.

Sementara output dari kegiatan ini, kata dia, proses dalam pencalonan ke depan bisa dilalui tanpa ada masalah. 

"Kita bersyukur di Pemilu 2019, tidak ada gugatan, baik itu masalah dokumen. Mudah-mudahan ini menggambarkan kinerja, baik bagi KPU dan tentu tidak terlepas dari partisipasi dari peserta pemilu," ungkapnya.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Teknis, Ikhdar Salim menambahkan, kepentingan pengelolaan dokumen ini, contoh konkretnya adalah kebutuhan akan dokumen proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif. Maka, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dokumen calon terpilih anggota dewan sekaligus dokumen calon penggantinya.

"Pengelola dokumen calon terpilih ini sangat penting. Misalnya seperti proses PAW. Nah, ini butuh berkas-berkas pencalonan," katanya.

Sistem pengelolaan dokumen, selain secara fisik, dilakukan juga secara digital. Pengelolaan dokumen pemilihan harus memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan data yang akurat dan akuntabel serta mendukung efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran.

Menurutnya, kegiatan pengelola dokumen ini, merujuk Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis pada KPU, Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU, dan Surat Edaran KPU serta ANRI Nomor 05/KB/KPU/2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen KPU. (rud/lha)

Berikan Informasi Seluas-luasnya

Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan, kinerja KPUD Kota Singkawang patut diapresiasi. 

"Karena dari semua pentahapan sudah dilalui sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada," katanya. 

Evaluasi kinerja juga harus dilakukan, tentu dengan harapan semua masukan dapat dicatat dengan baik dan dipertimbangkan untuk ke depannya dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja. 

"Penyerahaan dokumen berupa data-data yang valid menjadi bukti, kalau KPUD Kota Singkawang berusaha melakukan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam aturan," ujarnya.

DPRD berharap, kinerja KPUD Kota Singkawang ke depannya semakin meningkat dan berkualitas, termasuk dalam tahap-tahap sosialisasi, koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder terkait. 

Terlebih dengan parpol yang ada di Kota Singkawang. Bagaimanapun parpol harus mendapatkan informasi seluas-luasnya, supaya tidak salah arah. 

"Saya juga berharap, koordinasi dengan pihak DPRD harus terjalin dengan baik,  terutama dalam koordinasi dalam rapat kerja," ungkapnya. (rud/lha)