Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Sintang dan Sekadau Buntu

Sintang

Editor sutan Dibaca : 906

Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Sintang dan Sekadau Buntu
Bupati Sintang, Jarot Winarno (duduk 1 kanan) saat meninjau Desa Bungkong Baru, yang disengketakan oleh Pemkab Sintang dan Sekadau. SUARA PEMRED/SYABIRIN
SINTANG, SP - Penyelesaian masalah tapal batas, antara Pemkab Sintang dan Sekadau masih buntu. Kedua Pemkab terus saling klaim, dan sama sama membangun kantor pemerintahan di wilayah yang disengketakan.  

Permasalahan ini, membuat masyarakat bingung, karena status kependudukan mereka terbagi dua. Sebagian tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sekadau, sebagian lagi tercatat di Kabupaten  Sintang.

Oleh karena itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno, pada Kamis (29/9) mendatangi wilayah yang disengketakan, yaitu Dusun Sunsong Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk, yang berbatasan dengan Sungai Katap.  

“Kita ingin mendapatkan data dan informasi yang akurat, sesuai di lapangan. Masalah ini, harus segera diselesaikan, karena menyangkut banyak hal,” ujar Jarot.  

Kepala Desa Bungkong Baru, Yustinus Mesir menjelaskan bahwa desanya merupakan pemekaran dari Desa Sinar Pekayau. Yang merupakan wilayah Kabupaten Sekadau, yaitu Kecamatan Sekadau Hulu. Namun, dilihat dari wilayah Sintang, disebut Dusun Sunsong Desa Bungkong Baru, Kecamatan Sepauk.  

“Kami masih bingung, sehingga sangat berharap, kedua Pemkab bisa mencari solusi terbaik,” katanya.  

Desa sengketa ini memiliki 113 KK dengan total penduduk 594 jiwa. Namun, hanya ada 92 KK masih bertahan menjadi warga Kabupaten Sintang, karena yang lain berbalik ke Kabupaten Sekadau.  

“Saat diminta mengurus administrasi kependudukan secara massal, Pemkab Sintang tidak mau mengurus. Pembangunan juga kecil, nomor desa juga belum ada, Raskin, Pustu, jalan, penerangan, sarana pendidikan dan pertanian juga tidak diberikan Pemkab Sintang” papar Mesir.

Pelaksana Tugas Camat Sepauk, Cinghan dengan adanya kunjungan ini, tentu diharapkan Pemkab bisa memberikan solusi terbaiknya. Menurutnya, persoalan ini sudah terjadi sejak 1925, dan hingga kini belum terselesaikan.
 

“Kode desa belum ada, dan persoalan administrasi kependudukan juga. Sebenarnya kita sudah sering melakukan pertemuan di Sintang dan Pemprov Kalbar, untuk menyelesaikan persoalan batas ini, tetapi belum ada kesepakatan” kata Cinghan. (rin/mul/sut)