Hotler: Jangan Ada Lagi Pemekaran Desa

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 307

Hotler: Jangan Ada Lagi Pemekaran Desa
ilustrasi
SINTANG, SPKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Hotler Panjaitan berharap, tidak ada lagi wacana pemekaran desa di kabupaten itu, dalam beberapa tahun ini.

Hal tersebut, disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengetatkan perihal peraturan pemekaran wilayah desa. Terlebih, Sintang menjadi kabupaten dengan jumlah desa pemekaran terbanyak, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

Maka itu, Hotler justru meminta masyarakat maupun pemerintahan untuk memacu perkembangan desa yang ada, maupun yang telah berhasil dimekarkan. “Tidak ada istilah moratorium. Tapi kita tunda atau kita rem. Jika pun ada yang mengusulkan sekarang tetap kita terima, tapi kebijakan pemerintah belum bisa. Sehingga, kita tidak bisa menjamin berapa lama harus menunggu,” ujarnya, Selasa (13/6).

Dia menyebutkan, Sintang adalah kabupaten yang beruntung, lantaran sukses memekarkan banyak desa, sebelum muncul undang-undang yang mengatur pembatasan angka pemekaran.
“Saat ini ada Rp202 miliar uang Dana Desa yang masuk ke Kabupaten Sintang dengan jumlah desa sebanyak 391 desa. Dari APBD belum pernah ada meluncur uang sebanyak itu ke tingkat desa,” kata Hotler.

Secara rinci, Dana Desa tersebut dibagi sebanyak Rp700 juta hingga Rp1,2 miliar yang diterima oleh masing-masing desa. Nilai tersebut tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Uang pembangunan tersebut, tentunya akan sangat berarti untuk terus menggenjot pembangunan di tingkat desa.

“Undang-undang memang membuka, tapi untuk Sintang kita rem dulu. Yang 391 desa ini saja dulu kita benahi dan kemungkinan memang tidak terlalu banyak lagi yang memenuhi syarat pemekaran, karena jumlah penduduk sedikit dan tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Pembenahan yang dilakukan terhadap 391 desa tersebut, yakni SDM para aparatur desa. Dengan demikian, uang yang masuk ke kas desa bisa dikelola dengan baik. Serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Peningkatan SDM dipandang perlu, agar kepala desa tidak bekerja sendiri dalam mengelola pemerintahan desa.

“Masih terdapat kades yang buat surat, dia mengantar juga, sekaligus sebagai bendahara pula. Ini akibat SDM yang kurang tadi. Kerja seperti ini kan berbahaya. Hal seperti ini harus dibenahi,” jelasnya.
Karena itu, dirinya punya prinsip untuk terus membenahi SDM yang ada. Karena di tingkat desa masih terdapat manajemen tukang sate.

“Banyak problem kita, kalau ini nanti sudah bisa kita atasi dan program dari pemerintah pusat sudah bisa diimplementasikan dengan baik, maka saya yakin nantinya desa yang akan menjadi penyumbang PAD terbesar untuk kabupaten,” tutupnya. (nak/and)