Syahroni Minta Pemkab Evaluasi Pelayanan BPJS

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 321

Syahroni Minta Pemkab Evaluasi Pelayanan BPJS
BPJS
SINTANG, SP - Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Syahroni, mengakui mendapat banyak aduan dari masyarakat, terkait pelayanan kesehatan BPJS. Salah satunya, kata Roni, adalah pasien asal Kecamatan Dedai yang mendapat pelayanan buruk dari BPJS.   Saat itu, papar Roni, pasien yang hendak dirujuk ke RSUD Ade M Djoen Sintang, dibebankan biaya ambulans tanpa bisa ditunda maupun dipanjar. Semua biaya kesehatan melalui BPJS harus cash, tidak bisa ditunda sesuai kemampuan pasien.  

“Saat hendak dipanjar harus meninggalkan KTP, sementara KTP diperlukan pasien selama menjalani pengobatan dan administrasi lainnya,” kata Syahroni.   Politisi PKB ini menyatakan, adanya kejadian tersebut, jelas sangat memberatkan pasien, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Oleh karena, ia meminta Pemkab Sintang, bisa segera merespon kejadian tersebut, agar tidak terulang lagi.  

“Harus ada evaluasi, jangan sampai terulang lagi ke depannya,” papar Legislator Dapil Ketungau ini.   Selain pelayanan yang terburu-buru seperti yang terjadi pada pasien di Kecamatan Dedai, Roni juga menerima aduan lainnya. Ia menyebutkan pelayanan Puskesmas Sintang, terkait dengan tidak pasien yang dirawat inap, tidak boleh per tiga bulan.  

Aturan hanya berlaku bagi warga yang mengunakan pelayanan BPJS. Misalnya ada pasien yang hendak diopname dan rawat inap, tidak boleh per tiga bulan. Artinya, dalam tiga bulan hanya boleh sekali opname. Alasannya. kalau dua kali dalam tiga bulan, tidak dibayar oleh pihak BPJS  

“Ini aturan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana masyarakat bisa mengatur saat sakitnya,” tutur Syahroni.   Roni menilai, arahaan Puskemas seperti itu seharusnya tidak terjadi. Yang namanya BPJS, seharunya dapat mengakomodir dan meringankan beban pasien kapan saja.

“Tentunya apabila terjadi seperti itu, yang perlu diubah kesepakatan atau MoU, antara rumah sakit dan BPJS, bukan mengorbankan masyarakat,” ujarnya.  

Menurut Roni, orang sakit tidak punya jadwal tetap, dan seharusnya Puskemas bisa memberikan pelayanan terbaiknya. Masyarakat juga tidak tahu kapan akan sakit. Kalau pun BPJS merugi karena banyaknya pasien, bukan berarti ada aturan tentang pelayanan yang diberikan.  

“Saya kira perlu dievaluasi lagi kerjasama dengan BPJS. Kita akan undang Dinkes dan Pemkab, agar bisa menyikapi laporan masyarakat ini,” pungkasnya. (nak/mul)