Pemkab Terapkan Pajak Online

Sintang

Editor Kiwi Dibaca : 379

Pemkab Terapkan Pajak Online
ilustrasi
SINTANG, SP - Pemkab Sintang terus meningkatkan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk memudahkan pembayaran, Pemkab kini menerapkan sistem online.   Penerapan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab, yang dilakukan Bupati Sintang, Jarot Winarno dengan Bank Kalbar Cabang Sintang, beberapa waktu lalu. Diharapkan, dengan kerja sama ini, pembayaran PBB bisa dilakukan kapan dan di mana saja.  

“Akan semakin mempermudah pelayanan pajak masyarakat. Kita ingin lebih cepat, efisien, dan fleksibel,” ujar Bupati Jarot, saat dihubungi Suara Pemred, Jumat (11/8).
  Menurut Bupati Jarot, dengan adanya aplikasi baru pembayaran PBB online via Bank Kalbar, maka target pajak yang direncanakan pada 2017 bisa dicapai. Apabila target pajak bisa direalisasikan, maka pembangunan masyarakat akan semakin cepat dilaksanakan.  

Ia mengakui, sistem online ini merupakan kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan, guna menunjang kemudahan pembayaran pajak. Karena itu, Bupati Jarot mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Ia menyatakan, selain mudah dan cepat, aplikasi tersebut merupakan jawaban atas perkembangan teknologi yang kian maju.
 

“Sehingga harus diimbangi dengan sistem yang ideal, untuk mendukung kinerja di sektor pemerintahan,” tuturnya.   Mantan Wabup periode 2005-2010 ini menjelaskan, kemajuan teknologi, dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, harus mampu dimanfaatkan. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat bisa semakin mudah.  

Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Mas’ud Nawawi berharap, dengan adanya kerja sama yang telah ditandatangani oleh Bupati Sintang, maka bisa menanggulangi keterlambatan dalam pembayaran PBB.   “Pembayaran PBB ini jadi perhatian serius Pemkab. Kita sering jumpai keterlambatan pembayaran pajak, mungkin disebabkan oleh keterbatasan waktu,” ujar Mas’ud.  

Pembayaran PBB online, lanjut Mas’ud sudah dijajaki sejak akhir 2016. Namun, dengan berbagai persiapan, baru terealisasi pada 2017.
Menurutnya, masalah yang sering dihadapi dalam keterlambatan pembayaran pajak, adalah masyarakat enggan antre lama di bank ataupun tempat pembayaran lainnya.  

Mas’ud mengakui, kini masyarakat bisa membayar dengan cara mentransfer sesuai dengan jumlah wajib pajaknya. Mereka tidak perlu antri lagi, asalkan bisa menyiapkan persyaratannya.   “Semua ini untuk kemudahan masyarakat dan Pemkab sendiri. Dengan adanya sistem online, pencatatan lebih mudah dan transparan,” imbuhnya. (nak/mul)  

Komentar